BENGKULU — Tiga provinsi belum memenuhi target minimal 87% Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan Riau paling tertinggal di angka 76,24%. Kekurangan ini muncul karena dominasi perkebunan sawit di Riau serta izin perumahan dan industri yang telanjur terbit di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membeberkan capaian tersebut dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Secara nasional, penetapan LP2B sudah mencapai 87,98% dan 324 kabupaten/kota telah memenuhi kuota 87%.
Sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B secara prinsip tidak boleh dialihfungsikan. Jika tetap dialihkan, lahan pengganti wajib memiliki kualitas dan produktivitas setara.
Riau baru memenuhi 76,24% dari total Lahan Baku Sawah. Penyebab utamanya, banyak lahan di wilayah itu berupa non-sawah dan hampir seluruhnya perkebunan kelapa sawit.
Nusron meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuatkan program cetak sawah baru di Riau. Potensi lahan dinilai masih tersedia. Langkah ini penting agar pasokan beras di Riau tidak selalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain.
Banten baru memenuhi kuota LP2B sebesar 84,73%. Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebenarnya sudah mencatatkan perlindungan lahan hampir 95%, tetapi capaian provinsi tetap tertahan.
Pengurang terbesarnya adalah izin non-pertanian yang sudah terbit di lokasi potensial. Izin besar untuk perumahan dan kawasan industri itu terbit sejak 2015, 2019, hingga 2024.
"Nah kalau Banten, sudah tadi saya laporkan tadi. Pengurang terbesar adalah karena sudah terbit izin non-pertanian di lokasi tersebut. Dan ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015, sudah izin besarnya terbit di situ untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," ujar Nusron.
Papua baru memenuhi 78,02% LP2B terhadap Lahan Baku Sawah. Keterbatasan ketersediaan lahan sawah eksisting di wilayah setempat menjadi penyebabnya.
Nusron berharap pemerintah memprioritaskan program cetak sawah di Papua, sebagaimana diusulkan untuk Riau. Kedua provinsi sama-sama menghadapi hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban tata ruang.
Ia mengaku sudah berdiskusi dengan seluruh bupati, gubernur, Bappeda, dan dinas tata ruang serta pertanian setempat. Menurutnya, pemerintah daerah sudah tidak mampu lagi menaikkan capaian dengan cara yang ada sekarang.
"Ini masih ada 3 provinsi yang kurang dari 87%. Kami sudah berdiskusi dengan semua bupati dan gubernur serta pihak Bappeda maupun dinas yang menangani tata ruang setempat, termasuk dinas pertanian, sudah tidak mampu lagi meng-upgrade," kata Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan ketiga provinsi tetap wajib melengkapi kekurangan tersebut. Pemerintah belum menetapkan batas waktu penyelesaian.
"Memang ada tiga provinsi, tapi secara nasional sudah (sesuai target). Nah, catatannya yang tiga provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi," tutur Zulhas.
Target 87% LP2B menjadi instrumen pemerintah menahan laju alih fungsi sawah di tengah tekanan pembangunan perumahan, kawasan industri, dan ekspansi perkebunan. Capaian nasional 87,98% memang sudah di atas ambang, tetapi tiga provinsi penyumbang pangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.