Bulog Wajib Serap Jagung Petani, HPP Dipatok Rp6.400 per Kg

Penulis: Afrizal Hidayat  •  Minggu, 15 November 2026 | 10:51:01 WIB
Bulog wajib menyerap jagung petani dengan HPP Rp6.400 per kilogram untuk jagung pipilan kering kadar air 14 persen.

BENGKULU — Perum Bulog wajib menyerap jagung petani saat harga pasar anjlok, setelah Badan Pangan Nasional menetapkan Harga Pembelian Pemerintah Rp6.400 per kilogram untuk jagung pipilan kering kadar air 14 persen. Ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 itu berlaku sebagai jaring pengaman petani sekaligus penjaga harga pakan bagi peternak.

Kebijakan penyerapan jagung bertumpu pada dua kepentingan yang selama ini sering berbenturan: harga layak di tingkat petani dan bahan baku pakan yang terjangkau bagi peternak. Bapanas menempatkan HPP sebagai batas bawah pembelian pemerintah, bukan patokan harga jual. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, menyebut keseimbangan keduanya sebagai syarat keberlanjutan ekosistem pangan nasional.

Rincian Harga yang Ditetapkan

Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 diteken pada 10 November 2026. Aturan itu mematok jagung pipilan kering kadar air 14 persen di tingkat gudang Bulog sebesar Rp6.400 per kilogram.

Untuk kadar air lebih tinggi, pemerintah menetapkan angka berbeda. Jagung dengan kadar air 18–20 persen dibeli Rp5.500 per kilogram, sementara harga acuan jagung pipilan kering kadar air 15 persen di tingkat peternak dipatok Rp5.800 per kilogram.

Hermawan menegaskan HPP tidak mengunci petani pada satu angka. Jika pasar sedang bagus, petani bebas menjual di atas HPP tanpa dianggap melanggar aturan.

"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Target Serapan 1 Juta Ton dan Tambahan SPHP

Kewajiban Bulog menyerap jagung bukan tanpa angka. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 menugaskan BUMN pangan itu membeli sedikitnya 1 juta ton jagung produksi dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.

Cadangan tersebut dipakai menjaga pasokan dan stabilitas harga, termasuk lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, pemerintah menambah alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150.000 ton.

Dengan skema itu, Bulog memikul dua fungsi sekaligus. Di hulu, Bulog menahan laju penurunan harga saat panen raya membanjiri pasar. Di hilir, stok pemerintah membantu peternak mendapat bahan baku pakan lebih murah.

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar

Bapanas mewajibkan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), maupun harga SPHP. Pelanggaran bisa dikenai sanksi berlapis, mulai peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.

Pengawasan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana pangan, temuan diteruskan ke penyidik. Ancaman hukumannya penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Bagi petani, kebijakan ini memberi kepastian harga di musim panen raya yang kerap menekan pendapatan. Bagi peternak, tambahan pasokan SPHP menjadi sinyal bahwa biaya pakan tidak akan melonjak liar. Hermawan menyebut keduanya sebagai satu paket perlindungan dari hulu ke hilir.

"Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan," ujarnya.

Yang tersisa kini bergantung pada eksekusi di lapangan: seberapa cepat Bulog menyerap 1 juta ton jagung, dan seberapa konsisten pengawasan harga berjalan di daerah sentra produksi.

Reporter: Afrizal Hidayat
Sumber: bataviapos.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top