BPK Mulai Periksa Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Bengkulu, 35 Hari hingga 19 Desember 2026

Penulis: Afrizal Hidayat  •  Senin, 16 November 2026 | 18:46:01 WIB
Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin entry meeting pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa bersama tim BPK RI di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).

BENGKULU — Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin entry meeting pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 bersama tim BPK RI. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).

Pemeriksaan menyasar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu. Tim BPK dijadwalkan bekerja selama kurang lebih 35 hari, hingga 19 Desember 2026.

Herwan menyebut entry meeting sebagai tahapan awal bagi tim BPK untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada seluruh OPD.

"Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu," ujar Herwan.

Kepala OPD Diminta Siapkan Dokumen dan Dampingi Pemeriksa

Seluruh kepala OPD telah diinstruksikan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung. Mereka juga diminta memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa.

Dukungan itu mencakup pemberian penjelasan, klarifikasi, hingga pendampingan bila tim BPK melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan," jelas Herwan.

Pemeriksaan BPK Diminta Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola

Herwan menegaskan pemeriksaan BPK bukan hal yang perlu ditakuti. Pemeriksaan dipandang sebagai momentum bagi Pemprov Bengkulu memperbaiki tata kelola pengadaan.

Perbaikan itu diarahkan agar pengadaan barang dan jasa semakin baik, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Penggunaan anggaran daerah pun diharapkan semakin efektif dan transparan.

Pemprov Bengkulu menyatakan komitmen menjaga integritas pengelolaan anggaran. Setiap rupiah APBD diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Apa yang Diperiksa BPK dan Mengapa Penting bagi Warga

Pemeriksaan kepatuhan ini memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Bengkulu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pemeriksaan adalah pengadaan pada Tahun Anggaran 2026.

Bagi warga, hasil pemeriksaan menentukan sejauh mana anggaran daerah dipakai secara tepat sasaran. Pengadaan yang patuh membuat belanja daerah lebih efektif dan manfaatnya sampai ke masyarakat.

Pemeriksaan berjalan hingga 19 Desember 2026. Setelah tahap ini, OPD yang diminta klarifikasi masih harus menindaklanjuti temuan yang muncul selama 35 hari pemeriksaan.

Reporter: Afrizal Hidayat
Sumber: isbcenter.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top