ARGA MAKMUR — Forum Rakor Ormas yang digelar Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara di Rama Agung Resto, Kecamatan Arga Makmur, menjadi jalan bagi LDII untuk membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum. Rakor mengangkat tema "Peran Ormas dalam Menjaga Situasi Ketertiban Umum di Masyarakat" dan dihadiri perwakilan Polres, Kodim 0423, serta Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
Supomo menilai rakor menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah, ormas, dan aparat penegak hukum. Ia menegaskan kesiapan LDII mendukung upaya menjaga kerukunan, persatuan, dan ketertiban masyarakat.
"Kami mengapresiasi terselenggaranya rakor ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. LDII siap mendukung upaya menjaga kerukunan, persatuan, dan ketertiban masyarakat," ujarnya.
Penyuluhan Hukum untuk Warga LDII dan Masyarakat Umum
Kolaborasi yang ditawarkan Supomo menyasar penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya warga LDII. Menurutnya, edukasi hukum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
Perwakilan Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara merespons positif tawaran tersebut. Ketiganya menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut pertemuan.
Baru 20 dari 60 Ormas yang Setor Laporan Kegiatan
Kepala Kesbangpol Bengkulu Utara Supriadi mengajak ormas memperkuat persatuan dan kerukunan. Ia menilai ormas berperan menyalurkan aspirasi sekaligus mendeteksi potensi persoalan sosial, yang diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
Supriadi juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi serta pelaporan kegiatan organisasi secara berkala. Dalam forum itu, Kesbangpol menyebut sekitar 60 ormas telah terdata di Bengkulu Utara, namun baru sekitar 20 organisasi yang menyampaikan laporan kegiatan.
LDII disebut sebagai salah satu organisasi yang rutin menyampaikan laporan setiap bulan. Supomo mengajak seluruh ormas meningkatkan kedisiplinan administrasi sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.
Penguatan Peran Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013
Penguatan peran ormas menjadi bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pasal 6 mengatur fungsi ormas dalam pemberdayaan masyarakat dan penyaluran aspirasi, sedangkan Pasal 21 mewajibkan ormas menjaga persatuan serta ketertiban umum.
Materi keamanan dan ketertiban masyarakat disampaikan Kasat Intelkam Polres Bengkulu Utara AKP Mufti Arifianto. Ia mengajak ormas menjaga keamanan lingkungan dan berkoordinasi dengan aparat apabila masyarakat menemukan potensi gangguan kamtibmas.
Pasi Intel Kodim 0423 Bengkulu Utara Letda Edwardo dan perwakilan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Wendi Satria Fery turut memberikan arahan. Keduanya menekankan pentingnya komunikasi, kerukunan, dan pencegahan kesalahpahaman untuk menghindari potensi konflik sosial.
Melalui rakor tersebut, DPD LDII Bengkulu Utara berharap koordinasi lintas lembaga semakin kuat. LDII juga mendorong realisasi penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut pertemuan, dengan harapan kolaborasi berkelanjutan mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, rukun, dan kondusif.