BENGKULU TENGAH — Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Adnan Kasidi menyatakan pelayanan jemput bola dijalankan agar hak administrasi kependudukan warga terpenuhi tanpa terhalang kondisi fisik. Petugas tidak hanya merekam KTP elektronik, tetapi juga mendata penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun belum menyelesaikan proses perekaman.
Petugas Datang ke Rumah Warga yang Terkendala Mobilitas
Pendataan dilakukan langsung di lokasi warga. Cara ini dipilih karena sebagian penyandang disabilitas mengalami kesulitan mencapai kantor pelayanan akibat jarak tempat tinggal, kondisi kesehatan, dan keterbatasan melakukan perjalanan.
Dari data yang dihimpun di lapangan, Dukcapil bisa memetakan kebutuhan administrasi setiap warga. Tindak lanjut pelayanan kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing, bukan diseragamkan.
Mengapa KTP Elektronik Penting bagi Penyandang Disabilitas
KTP elektronik menjadi identitas resmi yang dibutuhkan dalam berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan dokumen itu, penyandang disabilitas lebih mudah mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan administrasi lain sesuai ketentuan.
Data kependudukan yang akurat juga dipakai pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan program dan kebijakan. Data terintegrasi membantu pemerintah membaca kondisi kelompok rentan yang butuh dukungan pelayanan.
Hak Administrasi yang Sama Tanpa Diskriminasi
Adnan menegaskan bahwa pelayanan kependudukan semestinya tidak hanya berorientasi pada warga yang mampu datang ke kantor. Pemerintah perlu memastikan setiap warga punya kesempatan sama memperoleh dokumen resmi.
Dukcapil Bengkulu Tengah berharap jangkauan pelayanan terus meluas sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pendataan maupun kepemilikan dokumen kependudukan. Pelayanan langsung ke lokasi warga menjadi cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
Program jemput bola ini diarahkan agar semakin banyak penyandang disabilitas di Bengkulu Tengah terdata dan memegang KTP elektronik. Pemenuhan hak administrasi diharapkan berjalan lebih merata, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan tanpa diskriminasi.