REJANG LEBONG — Tim BPK memeriksa tata kelola RSUD Rejang Lebong sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026. Pemeriksaan menyasar administrasi, keuangan, sampai mutu pelayanan kesehatan rumah sakit milik Pemkab Rejang Lebong itu.
Rapat penutup pemeriksaan digelar Kamis (19/11/2026) pukul 09.00 WIB. Hadir Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, Kepala BPKD Dicky Iswandi, Plt. Direktur RSUD Nova Friska Elianti, serta tim pemeriksa BPK yang dipimpin Antonius Suci.
Pemeriksaan RSUD Rejang Lebong bagian dari pemeriksaan tematik nasional BPK terhadap rumah sakit pemerintah daerah. Cakupannya periode Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026 di sejumlah wilayah Indonesia.
Tiga Temuan BPK: Klaim JKN, Unit Cost, dan SIMRS
Antonius Suci menjelaskan, timnya menempuh sejumlah tahapan sebelum menarik kesimpulan. Mulai dari analisis data dan informasi, penelaahan sistem dan prosedur, diskusi, wawancara, hingga konfirmasi dengan instansi terkait.
Dari proses itu, BPK memberi tiga sorotan utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pengelolaan administrasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kedua, perhitungan biaya pelayanan atau unit cost. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
”Beberapa hal yang kami jumpai ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pengelolaan klaim JKN, pengendalian biaya melalui perhitungan unit cost, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit,” jelas Antonius.
Hasil pemeriksaan masih akan disusun menjadi laporan di kantor BPK. Prosesnya melalui konfirmasi bersama tim kelompok kerja pusat sebelum rekomendasi final ditetapkan.
Sekda Minta Rekomendasi Tidak Berhenti di Laporan
Sekda Iwan Sumantri Badar menyampaikan apresiasi atas kerja tim BPK yang melakukan pemeriksaan terinci. Ia menegaskan hasil pemeriksaan jangan berhenti sebagai dokumen, tapi harus ditindaklanjuti nyata oleh seluruh OPD terkait.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas pemeriksaan dan berbagai masukan yang telah diberikan. Kami berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, pemeriksaan BPK menjadi momentum mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ia meminta koordinasi antarinstansi diperkuat.
”Jadikan ini momentum memperkuat koordinasi. Ujungnya satu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus semakin baik,” tegasnya.
RSUD Susun Rencana Aksi, Tindak Lanjuti Satu per Satu
Plt. Direktur RSUD Rejang Lebong Nova Friska Elianti menyebut masukan BPK menjadi bahan pembelajaran penting. Pembenahan diarahkan pada peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan serta penyempurnaan alur kerja dan standar operasional prosedur (SOP).
”Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas seluruh masukan yang telah diberikan. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga ke depan pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Nova.
Nova menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan hasil pemeriksaan. RSUD sudah menyiapkan rencana aksi untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi.
”Hasil pemeriksaan ini kami jadikan bahan evaluasi. Kami sudah susun rencana aksi, dan akan kami tindaklanjuti satu per satu,” tegasnya.
Sinergi antara Pemkab Rejang Lebong, BPK, dan jajaran RSUD diharapkan membuat pengelolaan rumah sakit semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.