BENGKULU — Sebanyak 10 pegawai dari Kanwil Kemenkum Bengkulu resmi mengikuti Ujian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional yang digelar serentak secara virtual melalui Zoom, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari hingga Selasa (23/6/2026) dan diikuti oleh para Analis Hukum serta Penyuluh Hukum dari seluruh Indonesia.
Dari total peserta yang dikirim Kanwil Bengkulu, tiga orang di antaranya adalah Analis Hukum dan tujuh orang lainnya merupakan Penyuluh Hukum. Mereka mengikuti ujian dari Aula Fatmawati yang menjadi lokasi pelaksanaan terpusat untuk wilayah Bengkulu.
Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat, termasuk Kepala Pusat Analis dan Evaluasi Hukum, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, serta Kepala Pusat JDIHN. Turut hadir pula pejabat fungsional utama dan jajaran pengelola kepegawaian dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili Kepala Pusat Analis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menegaskan bahwa ujian ini bukan hanya alat ukur kompetensi.
“Ujian kompetensi ini tidak hanya bertujuan mengukur dan memastikan kompetensi para pejabat fungsional, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Arfan.
Arfan menambahkan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum memiliki peran vital dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta membangun budaya hukum yang kuat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seluruh peserta diimbau untuk mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Momen ini, kata Arfan, harus dimanfaatkan sebagai ajang menunjukkan kompetensi dan komitmen terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Partisipasi aktif Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi bukti komitmen organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Melalui uji kompetensi ini, diharapkan lahir pejabat fungsional yang semakin kompeten, profesional, dan berintegritas.
Ke depannya, para pegawai yang lulus ujian diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Mereka juga dituntut berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, efektif, dan berkeadilan.
Ujian kompetensi ini sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan karier dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan hasil ujian, para pejabat fungsional bisa mendapatkan jenjang karier yang lebih baik sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan.