Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengalokasikan sebagian formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk profesi pustakawan. Harapan ini disampaikan menanggapi rencana seleksi sekitar 500.000 formasi PNS pada awal 2027, agar perpustakaan sekolah bisa berfungsi optimal mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan harapannya agar sebagian dari sekitar 500.000 formasi PNS yang disiapkan pada awal 2027 dialokasikan untuk pustakawan. Menurutnya, pengangkatan pustakawan menjadi kunci agar perpustakaan sekolah dapat beroperasi secara optimal dalam menunjang mutu pendidikan.
“Syukur dari 500.000 itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas,” kata Fikri di Jakarta, Jumat.
Fikri menjelaskan, saat ini tengah ada rencana pengalihan lebih dari 230.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu, sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal 2027 untuk menjadi PNS.
“Jadi siap-siap bagi PPPK yang penuh waktu untuk seleksi memperebutkan formasi 500.000,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX tersebut.
Dalam kesempatan itu, Fikri juga menyoroti kebutuhan aparatur di sektor pendidikan, terutama untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Ia menilai sekolah-sekolah prioritas tersebut perlu didukung fasilitas perpustakaan yang memadai serta sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan baik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelumnya memproyeksikan kebutuhan formasi guru nasional hingga 2026 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, termasuk di madrasah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan komitmen DPR untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR dalam memperbaiki status kepegawaian guru.
"Jadi klasternya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan," katanya.