BENGKULU — Pemerintah menyiapkan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026, naik dari Rp1.200 triliun pada periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan rencana itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas soal perekonomian di Istana Negara, Senin (19/10/2026), dengan fokus menjaga pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak eksternal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan membiayai program prioritas, dengan catatan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja tetap dijaga. Suahasil menilai tambahan belanja itu memberi dorongan positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam paparannya, Suahasil menyoroti tekanan dari luar. Inflasi Amerika Serikat pada September 2026 mencapai 3,7 persen secara tahunan, naik dari 3,4 persen pada bulan sebelumnya. Kawasan Eropa juga disebut masih menghadapi gejolak.
Di tengah tekanan itu, Suahasil menilai kondisi ekonomi domestik masih kokoh. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,5 persen, sementara inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan," ujar Suahasil.
Belanja pemerintah yang lebih besar disebut tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial, termasuk kelanjutan program bantuan pangan.
"Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Ini yang kita cari sehingga APBN itu tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat yang dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga tetap kredibel," jelasnya.
Dari sisi bank sentral, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan stabilitas perekonomian masih terjaga. Indikatornya, inflasi inti September 2026 sebesar 2,84 persen secara tahunan.
Inflasi inti mengukur perubahan harga barang dan jasa di luar komponen pangan bergejolak serta harga yang diatur pemerintah. Angka itu memberi gambaran tekanan permintaan domestik.
Destry mengingatkan risiko eksternal belum surut. Inflasi tinggi di sejumlah negara dan prospek suku bunga acuan bank sentral global yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer masih membayangi stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk mengantisipasi risiko itu, BI akan terus melakukan stabilisasi di pasar keuangan melalui berbagai instrumen yang tersedia.
"Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar. Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah itu bentuknya intervensi di spot, DNDF dan NDF ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging," tegas Destry.
Bagi investor, kombinasi belanja negara yang naik dan inflasi inti yang terkendali memberi ruang bagi pemerintah menopang konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir tahun. Sektor yang biasa menyerap belanja pemerintah, seperti infrastruktur, logistik, dan penyediaan pangan, berpeluang mendapat limpahan aktivitas.
Namun, arah suku bunga global tetap menjadi variabel yang menentukan. Selama bank sentral utama menahan bunga tinggi, ruang BI untuk melonggarkan kebijakan moneter bakal terbatas, dan intervensi pasar menjadi andalan menjaga rupiah.
Pemerintah sendiri menempatkan kredibilitas APBN sebagai syarat. Belanja yang lebih besar harus tetap efisien agar tidak menambah tekanan baru di tengah ketidakpastian eksternal.