Impor Migas via BLU Lemigas Dikritik, Dinilai Tambah Rantai Margin

Penulis: Hendrizal Satria  •  Rabu, 28 Oktober 2026 | 13:19:31 WIB
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai pengalihan impor migas ke BLU Lemigas berpotensi menambah rantai margin.

BENGKULU — Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai pengalihan impor minyak mentah, BBM, dan LPG ke Badan Layanan Umum (BLU) berisiko menambah rantai margin perdagangan dan justru tidak efisien. Mekanisme baru dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2026 itu dinilai hanya tepat untuk pengadaan dari negara yang terkena sanksi internasional, bukan untuk seluruh pemasok.

Kritik itu muncul setelah pemerintah resmi mengubah pola pengadaan energi dari transaksi antarbadan usaha (B2B) menjadi kerja sama antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B). Dalam skema anyar, pemerintah bernegosiasi langsung dengan negara pemasok, lalu pengadaan dijalankan oleh BLU yang mendapat penugasan. Pertamina kemudian membeli minyak mentah, BBM, atau LPG dari BLU tersebut.

Hadi, mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), menilai kebijakan itu punya sisi positif. Terutama untuk membuka akses pengadaan energi dari negara seperti Rusia yang selama ini terhalang sanksi. Namun ia mempertanyakan efisiensi mekanisme tersebut bila diterapkan secara luas.

Mengapa Negara Nonsanksi Jadi Persoalan

Menurut Hadi, pengadaan dari negara yang tidak terkena sanksi internasional sebaiknya tetap berjalan dengan pola lama. Sebab, jalur BLU berpotensi memperpanjang rantai perdagangan yang berujung pada biaya lebih mahal.

"Tidak bagus untuk negara-negara nonsanksi, karena menambah rantai margin, dan malah tidak efisien," kata Hadi kepada Republika.co.id, Rabu (28/10/2026).

Ia menyoroti kesiapan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) bila mendapat penugasan menjalankan pengadaan melalui BLU. Menurut Hadi, perdagangan migas menuntut kemampuan teknis dan komersial yang matang, bukan sekadar fungsi administratif.

"BLU dalam hal ini Lemigas. Tidak punya pengalaman trading migas," ujarnya.

Tiga Syarat yang Tak Bisa Ditawar

Hadi membeberkan tiga aspek krusial dalam perdagangan minyak mentah, BBM, dan LPG. Pertama, harga yang kompetitif. Kedua, ketepatan waktu pengiriman sesuai jadwal operasional kilang. Ketiga, kualitas komoditas yang diperdagangkan.

Ketiganya, kata dia, hanya bisa dipenuhi lewat pengalaman panjang di perdagangan energi internasional. Kesalahan menentukan harga, jadwal pengiriman, atau spesifikasi produk berpotensi mengganggu pasokan energi domestik.

Atas dasar itu, Hadi menilai Pertamina masih lebih siap menangani impor migas. Ia juga menyinggung Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang disebutnya telah memberi ruang komersial lebih luas bagi Pertamina untuk mengamankan kargo minyak mentah, BBM, dan LPG.

"Jangan karena sedikit kesalahan tata kelola, lembaganya yang diganti," ujar Hadi.

Perbaiki Tata Kelola, Bukan Ganti Lembaga

Hadi mendorong pemerintah membenahi sistem tata kelola pengadaan migas tanpa mengalihkan seluruh peran perdagangan dari Pertamina. Posisi Pertamina sebagai bagian dari korporasi internasional, menurut dia, perlu tetap diperhatikan. Terutama dalam transaksi dengan negara yang menghadapi sanksi internasional.

Pemerintah sendiri beralasan perubahan mekanisme dilakukan untuk memperkuat kepastian pasokan energi nasional. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tender pengadaan selama ini memakan waktu panjang dan belum selalu menjamin pasokan.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pemerintah menyebut mekanisme baru memungkinkan pengadaan tanpa melibatkan perusahaan perantara lain. Meski begitu, Pertamina tetap dibuka ruang melakukan impor langsung dalam kondisi tertentu, misalnya saat cadangan energi nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara pemasok. Pelaksanaannya wajib dikoordinasikan dengan BLU.

Bagi industri, perdebatan ini menyentuh soal biaya. Setiap lapisan perantara dalam rantai impor migas berpotensi menaikkan harga yang akhirnya dibebankan ke konsumen dan APBN lewat subsidi. Efisiensi pengadaan karena itu menjadi ukuran utama apakah kebijakan baru ini benar-benar memperkuat ketahanan energi atau sekadar memindahkan pekerjaan dari satu lembaga ke lembaga lain.

Reporter: Hendrizal Satria
Sumber: ekonomi.republika.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top