BENGKULU — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan sektoral 2027 sebesar 7,5-9,5 persen. Usulan disampaikan saat penetapan UMP 2027 belum pasti lantaran Dewan Pengupahan Nasional periode baru belum terbentuk.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan usulan tersebut dalam konferensi pers daring, Selasa (3/11). Angka itu dihitung dari inflasi Oktober 2025-September 2026 sebesar 3,20 persen ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,43 persen, lalu dikalikan indeks tertentu 0,9.
Dengan formula itu, kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional diperkirakan mencapai 8,05 persen. Namun besaran di tiap daerah bisa berbeda karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak sama.
KSPI mengecualikan Maluku Utara dengan usulan kenaikan hingga 23 persen. Angka itu muncul karena pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai lebih dari 20 persen dengan inflasi sekitar 5 persen.
"Kita usulkan kenaikan upah minimum provinsi 2027, kenaikan upah minimum kabupaten/kota 2027, dan upah minimum sektoralnya adalah 7,5 persen sampai dengan 9,5 persen. Tapi ada pengecualian kalau untuk menggunakan Maluku Utara bisa 23 persen kenaikan upahnya," kata Said.
Persoalan utama yang disorot KSPI adalah kekosongan Dewan Pengupahan Nasional. Masa jabatan anggota Depenas periode 2022-2026 berakhir sekitar satu bulan lalu, tetapi pemerintah belum menetapkan susunan baru lewat keputusan presiden.
Berdasarkan ketentuan, UMP seharusnya ditetapkan paling lambat 60 hari sebelum berlaku pada 1 Januari 2027, atau 1 November 2026. Tenggat itu sudah lewat. Sementara UMK dan UMSK punya batas 20 November 2026, menyisakan sekitar 17 hari.
"Anggota Dewan Pengupahan Nasional 2022-2026 ini sudah habis masa jabatannya kira-kira satu bulan yang lalu. Sekarang lowong Dewan Pengupahan Nasional itu. Siapa yang mau diajak rapat oleh Menteri Tenaga Kerja?" ujar Said.
Kekosongan Depenas membuat belum ada forum nasional untuk membahas dan memberi rekomendasi upah minimum. Dewan pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun belum punya panduan memulai pembahasan.
KSPI juga menyoroti survei kebutuhan hidup layak yang belum dilakukan pemerintah, baik lewat kerja sama dengan BPS maupun internal Kementerian Ketenagakerjaan. Survei itu mencakup 64 komponen kebutuhan, dari harga pangan hingga kebutuhan rumah tangga.
Said mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pertemuan beberapa minggu sebelumnya.
Soal dasar hukum, ada dua acuan yang berpotensi dipakai. PP Nomor 49 Tahun 2025 mengatur indeks tertentu 0,5-0,9, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 6 Oktober 2026 mematok indeks 0,5-1,0 dan mewajibkan survei KHL.
"Kalau menggunakan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, maka indeks tertentunya 0,5 sampai dengan 1,0. Itu juga akan menimbulkan pertanyaan, mana yang dipakai? Di dalam undang-undang tersebut juga wajib melakukan survei KHL, yang menurut Permenaker ada 64 item. Survei tidak pernah dilakukan," ujarnya.
Ketidakpastian formula dan jadwal penetapan membuat kalangan pengusaha belum bisa menghitung beban upah 2027. Bagi pekerja, keterlambatan penetapan UMP menunda kepastian pendapatan dasar tahun depan.
KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah memakai PP Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan, segera membentuk Depenas periode baru, dan menetapkan aturan agar pembahasan upah di daerah bisa berjalan.
Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam KSPI mulai merencanakan aksi untuk mempertanyakan jadwal perundingan upah minimum. Said juga berencana kembali menemui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.