BENGKULU — Pemeriksaan diawali lewat entry meeting yang dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu. Forum itu menandai dimulainya audit kepatuhan atas seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemprov Bengkulu.
Tim BPK RI dijadwalkan bekerja selama kurang lebih 35 hari, hingga 19 Desember 2026. Seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu masuk dalam cakupan pemeriksaan, bukan hanya dinas yang menangani proyek besar.
Herwan menjelaskan, entry meeting merupakan tahapan awal bagi tim pemeriksa untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masing-masing OPD. Pemeriksaan menyoroti penggunaan anggaran agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu," ujar Herwan.
Seluruh kepala OPD telah diminta mempersiapkan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan. Dukungan yang diminta tidak berhenti pada berkas administrasi.
OPD juga wajib kooperatif memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, hingga mendampingi tim pemeriksa bila ada pengecekan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.
"Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan," jelasnya.
Menurut Herwan, pemeriksaan BPK menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada OPD yang menghambat proses pemeriksaan atau menunda penyampaian dokumen yang dibutuhkan.
Pemerintah daerah juga diminta mengedepankan keterbukaan dan tidak menutup-nutupi informasi yang diperlukan tim pemeriksa.
"Prinsipnya, kita harus terbuka dan kooperatif. Apa pun dokumen dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa harus disiapkan. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi, segera berikan penjelasan agar pemeriksaan berjalan lancar," tegasnya.
Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan Tahun Anggaran 2026 dijadwalkan rampung pada 19 Desember 2026. Temuan tim BPK RI akan menjadi dasar bagi Pemprov Bengkulu untuk menindaklanjuti rekomendasi pada setiap OPD yang diperiksa.