SERANG — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang KPP bukan sekadar skema pembiayaan rumah, melainkan pintu masuk penguatan ekonomi warga desa. Yandri Susanto menyampaikan hal itu saat memberi arahan pada agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wilayah Banten, hasil kerja sama Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI.
Menurut Yandri, program yang dijalankan di bawah arahan Presiden Prabowo itu hanya bisa berjalan bila ekosistem ekonomi kerakyatan di desa ikut dibangun. Tanpa itu, manfaat KPP tidak akan menyentuh lapisan warga yang paling membutuhkan.
Menteri asal Bengkulu Selatan itu menempatkan KPP dan ekonomi kerakyatan sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling menopang, terutama di wilayah perdesaan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena antara KPP dan ekonomi kerakyatan, itu adalah ekosistem yang harus kita bangun, terutama di desa-desa. Karena kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Pemerataan pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hunian disebutnya sebagai indikator penting terwujudnya Indonesia maju dan sejahtera.
Yandri menegaskan bahwa kemajuan 75.266 desa di Indonesia menjadi fondasi utama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Angka itu disebutnya sebagai ukuran besar kecilnya tantangan yang harus dijawab bersama.
"Jumlah desa banyak bapak-ibu, ada 75.266, kalau semua desa ini mandiri, semua desa ini maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kita mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 insyaallah akan tercapai," papar Yandri.
Selain pertumbuhan ekonomi, ia menyoroti pentingnya akses warga desa terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, dan perumahan layak huni. Kemajuan desa, katanya, tidak cukup diukur dari angka ekonomi semata.
Kementerian Desa berkomitmen memperluas manfaat KPP bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di berbagai pelosok wilayah. Harapannya, program itu menjangkau kebutuhan warga desa secara lebih luas.
Yandri menilai kelompok masyarakat perdesaan merupakan penerima manfaat yang paling membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan. Karena itu, ia memastikan program tersebut diarahkan untuk memudahkan akses warga desa.
"Kami dari Kementerian Desa, dengan program KPP ini masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi yang memerlukan ini tentu yang paling banyak masyarakat desa," pungkasnya.
Agenda di Kabupaten Serang itu turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wagub Banten Dimyati Natakusumah, dan Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah.