SELUMA — Tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma mencapai angka yang mencengangkan. Dari total sekitar 700 unit kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor, baru 100 unit yang dinyatakan lunas pajak. Sisanya, sekitar 600 unit, masih menunggak dan dalam proses pendataan ulang oleh UPTD Samsat Seluma bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
Anggaran Rp800 Juta Terkendala Verifikasi Fisik
Arif Hidayatullah mengatakan, Pemkab Seluma sebenarnya telah menganggarkan dana sekitar Rp800 juta untuk melunasi seluruh tunggakan pajak tersebut. Namun, proses pembayaran belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena terkendala verifikasi fisik kendaraan.
"Dari kurang lebih 700 unit kendaraan dinas, baik motor maupun mobil, baru sekitar 100 unit yang pajaknya telah diselesaikan. Selebihnya masih dalam proses pendataan," jelas Arif, Kamis (18/6).
Banyak Kendaraan Rusak Parah dan Hilang
Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah absennya fisik kendaraan. Arif mengungkapkan, sebagian besar mobil dan motor dinas yang tercatat dalam data Samsat dilaporkan mengalami kerusakan berat. Bahkan, ada pula yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
"Ada kendaraan yang rusak parah dan ada juga yang tidak diketahui keberadaannya. Ini menjadi kendala karena kami tidak bisa melihat nomor rangka maupun nomor mesin kendaraan tersebut untuk proses lebih lanjut," tutup Arif.
Tanpa adanya cek fisik berupa penggesekan nomor rangka dan nomor mesin, petugas tidak dapat memproses administrasi pembayaran pajak. Hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum dana sebesar Rp800 juta dapat dicairkan.
Koordinasi dengan Bapenda Terus Berjalan
Meskipun terkendala, Arif memastikan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Bapenda Kabupaten Seluma. Proses pendataan aset kendaraan dan rekonsiliasi pembayaran masih terus dilakukan di lapangan.
"Untuk kendaraan dinas, kami sudah berkoordinasi dengan Bapenda Seluma dan alhamdulillah respons mereka sangat baik. Saat ini masih dalam proses pendataan aset kendaraan sekaligus proses pembayaran pajaknya," ujar Arif.
Persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, selain berpotensi menimbulkan denda, kendaraan yang tidak memiliki status pajak jelas juga menyulitkan proses inventarisasi aset daerah. Pemkab Seluma diharapkan segera merampungkan pendataan agar anggaran yang sudah disiapkan dapat segera direalisasikan.
