REJANG LEBONG — Kondisi keuangan yang terbatas memaksa pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif. Plt Bupati Hendri menekankan bahwa prioritas utama tahun ini adalah menyehatkan neraca fiskal daerah agar pergerakan pembangunan tidak tersendat.
"Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Rejang Lebong, saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk proaktif dan cermat dalam menjemput dana alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi," ujar Hendri dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
Peluang Pendanaan dari Pusat yang Diburu
Beberapa program pusat yang dinilai potensial untuk dibidik antara lain Inpres Jalan Daerah (IJD) serta dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur dasar. Sektor yang menjadi prioritas meliputi jalan, air bersih, irigasi, dan penerangan jalan umum (PJU).
Hendri mengingatkan jajarannya untuk tidak bekerja dengan ego sektoral. Menurutnya, pemerintah pusat justru menunggu inovasi program dari daerah. "Jika tidak berinovasi, pembangunan daerah akan jalan di tempat," tegasnya.
Tak Cuma Infrastruktur, Elpiji Langka Jadi Sorotan
Di luar persoalan anggaran, Plt Bupati juga menyoroti kelangkaan elpiji yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia memerintahkan dinas terkait untuk menindak tegas pangkalan nakal yang diduga melakukan penimbunan atau penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Selain penindakan, Hendri juga meminta agar segera dirumuskan penambahan agen atau distributor resmi di wilayah Rejang Lebong. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang tidak sehat dan menjaga ketersediaan gas melon bagi warga.
Grup Koordinasi Digital di 15 Kecamatan untuk Respons Cepat
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Hendri meminta jajaran sekretaris daerah (sekda), asisten, hingga para camat untuk segera membentuk grup koordinasi digital berbasis kecamatan. Jaringan ini akan menjadi saluran cepat bagi warga yang memiliki keluhan darurat.
"Masyarakat membutuhkan solusi cepat. Melalui jaringan koordinasi di 15 kecamatan ini, setiap laporan yang mendesak dari tingkat bawah bisa langsung diteruskan dan dieksekusi oleh OPD teknis terkait," tambah dia.
Target WTP dan Apresiasi Zona Hijau dari KPK
Untuk tata kelola pemerintahan tahun depan, Hendri menargetkan peningkatan pada sejumlah indikator. Target tersebut meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penilaian Ombudsman, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meskipun tahun ini belum meraih WTP, Hendri mengapresiasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Patut saya apresiasi capaian MCP dari KPK yang saat ini kita sudah berada di zona hijau," sebutnya.
