SELUMA — Wakil Bupati Seluma, Drs. Gustianto, melantik dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma pada Selasa siang (14/7). Dua jabatan yang diisi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos).
Elian Suandi Pindah ke Dukcapil, Zuraini Isi Dinsos
Elian Suandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, kini dilantik menjadi Kepala Dinas Dukcapil secara definitif. Pelantikan Elian dilakukan setelah terbitnya rekomendasi resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sementara itu, posisi Kepala Dinas Sosial yang ditinggalkan Elian kini diisi oleh Zuraini. Sebelum mutasi ini, Zuraini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seluma.
Kadis Perikanan Lowong, Plt dari Sekretaris Dinas
Pergeseran ini membuat posisi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seluma saat ini kosong alias tidak memiliki pejabat definitif. Untuk sementara, tugas kepemimpinan di dinas tersebut diserahkan kepada Sekretaris Dinas Perikanan selaku Pelaksana tugas (Plt).
Kekosongan itu rencananya akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Wabup: Mutasi Hal Lumrah untuk Penyegaran Karir ASN
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Seluma Drs. Gustianto mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik. Ia meminta mereka segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru.
"Mutasi merupakan hal lumrah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran karir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)," tegas Gustianto. Ia juga berharap kedua pejabat itu mampu membantu kepala daerah dalam mengupayakan serapan anggaran dari pemerintah pusat guna melaksanakan program kerja daerah.
Ada 12 Jabatan Eselon II yang Masih Kosong
Mutasi ini turut mengubah peta daftar jabatan lowong eselon II di Kabupaten Seluma. Saat ini, tercatat ada 12 jabatan eselon II yang statusnya masih kosong dan masuk dalam rencana seleksi terbuka JPT Pratama.
Dua di antaranya adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
