BENGKULU — Lahan seluas 9 hektare yang merupakan aset sah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Kayu Kunyit akan disulap menjadi kawasan percontohan pertanian dan perkebunan. Rencana ini tengah dimatangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, bersama jajaran Dinas Pertanian setempat.
Pengecekan lapangan telah dilakukan untuk memastikan kondisi dan status lahan yang berada di bawah pengawasan kantor camat setempat. Susmanto menyebut lokasi tersebut memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan perkebunan dan pembibitan.
“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan status lahan yang akan dimanfaatkan dalam program pengembangan sektor pertanian. Lokasi ini memiliki potensi strategis untuk dijadikan pusat kegiatan perkebunan dan pembibitan,” ujar Susmanto.
Pemanfaatan Aset untuk Program Pembibitan dan Perkebunan
Kawasan seluas 9 hektare itu nantinya tidak hanya difokuskan untuk satu jenis komoditas. Pemerintah daerah berencana menjadikannya tempat pengembangan berbagai komoditas sekaligus mendukung kegiatan pembibitan.
Susmanto menegaskan, pemanfaatan lahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan aset yang dimiliki agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, penguatan sektor pertanian diharapkan ikut mendorong peningkatan kesejahteraan warga Bengkulu Selatan.
Perencanaan Teknis dan Pemasangan Patok Batas Lahan
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah daerah akan menyusun perencanaan teknis secara bertahap. Perencanaan ini dinilai penting agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan Bupati Bengkulu Selatan.
“Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan segera menyusun perencanaan teknis yang matang. Hal ini penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Selatan,” katanya.
Selain menyiapkan rencana pemanfaatan, Pemkab Bengkulu Selatan juga akan memperjelas batas lahan dengan memasang patok di sejumlah titik. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi klaim dari masyarakat atau pihak lain di kemudian hari, sekaligus memastikan aset daerah yang telah dilengkapi sertifikat kepemilikan itu tidak menimbulkan persoalan.
