BENGKULU — Forum itu diikuti jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, BPS, Bulog, hingga aparat penegak hukum. Agenda utamanya menyelaraskan langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengakselerasi transformasi digital di lingkup Pemkot Bengkulu.
Penguatan strategi 4K menjadi fokus pembahasan sisi inflasi. Strategi itu mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dari sisi digitalisasi, pertemuan membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tujuannya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Walikota Tekankan Kolaborasi Lintas Instansi
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi bergantung pada kolaborasi kolektif. Pemerintah, katanya, tidak bisa berjalan sendiri dalam menciptakan kepastian ekonomi bagi masyarakat.
"Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik. Tugas ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif mulai dari pemerintah daerah, provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, hingga aparat penegak hukum," ujar Dedy di sela-sela pertemuan.
Dedy menambahkan pihaknya terus mengawal program pasar murah sebagai langkah konkret menjaga daya beli warga. Ia menargetkan minimal dua kali pasar murah dalam sebulan.
Indeks ETPD Kota Bengkulu Tertinggi di Provinsi
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengapresiasi capaian Kota Bengkulu dalam implementasi digitalisasi. Ia menyoroti integrasi sistem pembayaran sebagai kunci efisiensi birokrasi.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkot Bengkulu yang terus konsisten mendorong ETPD. Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi pemerintah. Sinergi yang terbangun melalui TP2DD ini adalah modal besar bagi Kota Bengkulu untuk menjadi pionir ekonomi digital di wilayah Sumatera," ungkap Wahyu.
Capaian ETPD Kota Bengkulu pada semester I 2026 menembus angka 97,15 persen. Angka itu menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Aplikasi Ado Galo dan Inflasi 3,65 Persen
Pemkot Bengkulu tengah mematangkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Ado Galo (ADOL). Aplikasi itu dirancang mempermudah warga bertransaksi pajak, retribusi, hingga menyampaikan pengaduan secara digital.
Di sisi harga, inflasi Kota Bengkulu terjaga di angka 3,65 persen pada Agustus lalu. Angka itu berada di bawah rata-rata inflasi provinsi sebesar 3,99 persen.
Pemkot Bengkulu optimistis tren positif ini berlanjut. Sinergi TPID dan TP2DD diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota.
