BENGKULU — Ketua DPD ABPEDNAS Bengkulu, Ir. Silustero, M.M., memimpin langsung penyampaian visi, misi, dan program kerja organisasi dalam pertemuan tersebut. Fokusnya adalah pendampingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta penyelarasan program pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah pusat. Agenda ini juga membahas penguatan peran BPD sebagai pengawas anggaran desa.
Peran BPD dalam Pengawasan Anggaran Desa
Silustero menegaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam menampung aspirasi warga. Selain itu, BPD diminta mengawal perencanaan pembangunan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penggunaan anggaran desa pun harus tepat guna, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Bagi ABPEDNAS, audiensi tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi. Organisasi ini menyebut pertemuan sebagai langkah strategis membangun kolaborasi dengan Polri. Tujuannya menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bengkulu atas waktu, kesempatan, serta arahan yang diberikan. Masukan tersebut menjadi bekal penting bagi ABPEDNAS dalam memperkuat peran BPD, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menyelaraskan program kerja dengan Asta Cita Presiden RI," ujar Silustero.
Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan
Silustero menempatkan desa sebagai titik paling depan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika desa aman, masyarakat sejahtera, dan pembangunan berjalan baik, kemajuan daerah akan semakin kuat. Karena itu, ABPEDNAS menyatakan siap bersinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat.
"Ujung tombak pemerintahan berada di desa. Ketika desa aman, masyarakat sejahtera, dan pembangunan berjalan baik, maka kemajuan daerah akan semakin kuat. Kami siap bersinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan keharmonisan masyarakat," katanya.
Harapan Kapolda: Desa Jadi Fondasi Kamtibmas
Dari sisi kepolisian, kemitraan dengan masyarakat desa dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan. Polri juga berharap desa dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui komunikasi dan kolaborasi.
"Sinergi Polri dengan masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Melalui komunikasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat, desa dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama," ujar Yudhi.
Langkah Awal Penguatan Koordinasi
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara Polda Bengkulu dan DPD ABPEDNAS. Kedua pihak menyasar tata kelola pemerintahan desa yang baik, partisipasi masyarakat yang meningkat, serta desa yang aman, mandiri, dan sejahtera.
Dukungan terhadap Asta Cita Presiden menjadi kerangka besar agenda itu. Pemberdayaan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjadi tiga fokus utama yang disepakati dalam audiensi.
