BENGKULU — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara untuk menahan laju produksi yang berlebihan. Kebijakan pengendalian pasokan itu menaikkan harga batu bara acuan ke level US$ 154 per ton untuk kalori 633, sekaligus mendongkrak penerimaan negara di tengah tekanan harga global.
Kebijakan pemangkasan RKAB diambil setelah harga batu bara jatuh ke titik terendah pada 2025. Saat itu, produksi nasional melonjak tanpa kendali, tetapi nilai jual justru merosot. Bahlil menyebut kondisi tersebut merugikan negara dan pelaku usaha sekaligus.
Dalam acara Minerba Convex 2026, Bahlil mengungkapkan kebijakan itu lahir dari keluhan para pengusaha tambang. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara serampangan hanya demi mengejar volume produksi.
"Kita harus mengelola sumber daya alam kita itu dengan cara tata kelola yang baik dan benar. Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan orang yang berpuasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja mau dimakan," ujar Bahlil.
Posisi Indonesia di Pasar Batu Bara Dunia
Konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton per tahun. Dari total perdagangan global sebesar 1,3 miliar ton, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton pada 2025 atau setara 43 persen.
Dominasi itu seharusnya menjadi alat tawar, bukan alasan menjual komoditas dengan harga rendah. Bahlil menilai longgarnya izin produksi membuat pasokan membanjiri pasar dan menekan harga.
"Apa yang terjadi? Harga batubara 2025 pada harga yang paling rendah. Profit perusahaannya tidak terlalu banyak, pendapatan negara tidak terlalu maksimal, jor-joran kita buka lahan yang begitu besar, akhirnya barang kita dijual murah," kata Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurutnya, pembeli asing justru diuntungkan oleh situasi tersebut. "Bagi asing, mereka sangat membutuhkan barang kita dijual murah. Mereka pengin barang ini dijual murah," ujarnya.
Harga Acuan Naik, Pendapatan Negara Melonjak
Sebelum memangkas RKAB, pemerintah sempat menaikkan harga batu bara acuan. Kebijakan itu tidak dipatuhi sepenuhnya di lapangan. Jalur pengendalian produksi kemudian ditempuh untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Hasilnya terlihat pada harga jual. Bahlil menyebut harga batu bara kini menyentuh US$ 154 untuk kalori 633. Kenaikan itu terjadi saat volume produksi justru terkoreksi turun.
"Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten, enggak jual murah barang kita," pungkasnya.
Siapa yang Merasakan Dampaknya
Kebijakan pemangkasan RKAB menyasar langsung perusahaan pemegang izin tambang batu bara, yang kini harus menyesuaikan rencana produksi dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Bagi negara, penerimaan dari sektor minerba berpeluang lebih besar meski tonase yang dijual lebih sedikit.
Bagi daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, perubahan ini memengaruhi proyeksi dana bagi hasil. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan asumsi pendapatan seiring turunnya volume produksi, meski harga jual yang lebih tinggi bisa menutup sebagian selisih.
Di sisi lain, pengusaha yang sebelumnya mengandalkan volume besar untuk menutup biaya operasional menghadapi tekanan baru. Efisiensi dan kepatuhan terhadap kuota RKAB menjadi penentu daya saing mereka.
Ujian Konsistensi Kebijakan
Pengendalian produksi lewat RKAB bukan tanpa risiko. Jika pengawasan lemah, produksi di luar kuota berpotensi muncul kembali dan merusak keseimbangan harga yang sudah terbentuk. Bahlil menegaskan strategi ini sebagai instrumen menjaga nilai komoditas nasional.
Pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga iklim investasi di sektor tambang. Pemangkasan kuota bisa memicu protes dari perusahaan yang telah menyusun rencana jangka panjang, terutama saat permintaan global masih fluktuatif.
Posisi Indonesia sebagai pemasok 43 persen batu bara dunia memberi ruang negosiasi yang besar. Dengan harga acuan di level US$ 154 per ton, pemerintah berpeluang membuktikan bahwa pengelolaan pasokan yang disiplin lebih menguntungkan dibanding ekspansi produksi tanpa batas.