BENGKULU — Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sesuai undangan. Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa program Retreat Merah Putih Bantu Desa membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan OPD disebut menjadi kunci agar program berjalan optimal. Helmi menyampaikan hal itu dalam arahannya di hadapan peserta rapat.
Desa Tertinggal Jadi Sasaran Pertama pada 2027
Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan desa-desa tertinggal sebagai target prioritas pada tahap awal pelaksanaan program. Penetapan itu disampaikan langsung oleh Helmi Hasan dalam rapat koordinasi.
"Insyaallah program Retreat Merah Putih Bantu Desa ini akan kita jalankan pada tahun 2027. Kita prioritaskan terlebih dahulu desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Bengkulu," kata Helmi Hasan.
Menurut Helmi, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama warga desa yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pembangunan. Ia menekankan pentingnya hadir langsung melihat persoalan dan mencari solusi melalui aksi nyata.
Padukan Penguatan Spiritual Aparatur dengan Aksi Sosial
Tujuan utama Retreat Merah Putih melalui program Bantu Desa adalah memadukan penguatan karakter spiritual aparatur pemerintah dengan aksi nyata di tengah masyarakat desa. Kegiatan itu tidak hanya menjadi sarana penguatan karakter dan spiritualitas aparatur.
Program tersebut juga dirancang sebagai momentum menghadirkan kepedulian serta tindakan nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan itu menempatkan aparatur sebagai pelaksana langsung di lapangan, bukan sekadar perumus kebijakan di kantor.
DPRD Bengkulu: Tidak Ada Lagi Sekat Program Eksekutif dan Legislatif
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyambut baik rencana pelaksanaan program pada 2027. Ia menyatakan sangat menyetujui desa-desa tertinggal menjadi sasaran prioritas pada tahap awal.
"Kami dari DPRD sangat menyetujui program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur Helmi Hasan ini untuk dijalankan pada tahun 2027. Apalagi desa-desa tertinggal menjadi prioritas pada tahap awal," ungkap Teuku Zulkarnain.
Zulkarnain menambahkan, pelaksanaan program tidak boleh lagi ada sekat atau perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif. Seluruh unsur pemerintahan diminta memiliki komitmen dan tujuan yang sama untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.
"Kita sepakat di sini, teman-teman dewan, seluruh kepala OPD, dan Pak Gubernur bahwa tidak ada lagi perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif. Kita siap bahu-membahu untuk melaksanakan program Bantu Rakyat ini," tegasnya.
Rakor Dimaksudkan Bangun Kesamaan Persepsi Lintas Sektor
Rapat koordinasi di Balai Raya Semarak diharapkan membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh OPD teknis. Sinergi lintas sektor itu diarahkan untuk menyukseskan program Retreat Merah Putih Bantu Desa tahun 2027.
Pemerataan pembangunan bagi desa tertinggal menjadi salah satu hasil yang dibidik dari kolaborasi tersebut. Pemprov Bengkulu juga menargetkan penguatan karakter spiritual aparatur pemerintah, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat hingga pelosok provinsi.