Sikka – Sebanyak 481 unit dari total 495 prasarana air bersih di Kabupaten Sikka mengalami kerusakan berat pascagempa. Kondisi ini mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi teknologi, termasuk mengonversi air laut menjadi air tawar, guna memulihkan akses air bersih di Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pihaknya telah menghubungi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjajaki kemungkinan pemanfaatan teknologi yang dapat membantu mengubah air laut menjadi air tawar. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat Pulau Palue yang terdampak gempa.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Dody dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka dan seluruh balai Kementerian PU di NTT pada Jumat (23/8) malam.
“Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tau mereka punya teknologi apapun untuk mengkonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Dody Hanggodo.
Tantangan penyediaan air bersih di Pulau Palue memang membutuhkan penanganan khusus. Kondisi geografis pulau yang relatif kecil serta keberadaan gunung berapi aktif membuat pencarian sumber air bersih menjadi tidak mudah. Menteri Dody mengaku sudah memperkirakan hal ini sejak awal.
“Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinfokan ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih. Tapi kita akan terus upayakan. Nanti kita yang jungkir balik untuk mencari apapun supaya teman-teman kita di Palue itu tetap merasa bagian dari NKRI,” kata Menteri Dody.
Data yang dihimpun Kementerian PU dan Pemkab Sikka menunjukkan dampak kerusakan terbesar akibat gempa bumi terjadi pada sektor pelayanan dasar. Selain 481 unit prasarana air bersih yang rusak berat, tercatat pula 371 prasarana sanitasi yang terdampak, dengan 302 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.
Kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Palue, terutama pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik masyarakat. Adapun infrastruktur air bersih milik Perumda di wilayah daratan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang telah diperbaiki.
Untuk sanitasi, kerusakan berat mayoritas menimpa fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) milik warga di Kecamatan Palue. Kondisi ini memperparah kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Menurut Menteri Dody, percepatan pemulihan infrastruktur dasar tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali menjalankan kehidupan secara normal.
“Kami melaksanakan ini karena arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita hanya membantu mewujudkan apa-apa yang beliau inginkan, sehingga warga yang terdampak bencana itu bisa secepatnya tersenyum,” tuturnya.
Melalui percepatan perbaikan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi serta penjajakan teknologi konversi air laut menjadi air tawar, Kementerian PU berharap kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue dapat segera dipulihkan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak gempa tidak hanya memperoleh penanganan darurat, tetapi juga solusi infrastruktur yang berkelanjutan.