BENGKULU — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan tersebut diambil langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter, tidak berubah sejak awal September 2026 ketika sejumlah BBM nonsubsidi Pertamina justru mengalami penyesuaian.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel, setara Rp1,87 juta–Rp1,9 juta per barel. Angka itu jauh di atas asumsi ICP dalam APBN 2026 yang hanya 70 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,23 juta per barel.
Meski demikian, rata-rata ICP sepanjang Januari–September 2026 masih di kisaran 85–90 dolar AS per barel atau Rp1,50 juta–Rp1,58 juta per barel. "Jadi masih, overall masih oke," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat.
Selisih antara harga aktual dan asumsi APBN inilah yang membuat kebutuhan subsidi berpotensi membengkak. Bahlil mengakui kebijakan menahan harga bukan pilihan ringan.
"Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah," katanya.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun dalam APBN 2026, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga semester I 2026 sudah mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu. Angka itu terdiri atas subsidi Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan realisasi dipengaruhi fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Volume penyaluran BBM sendiri tercatat naik 7,8 persen dibanding semester I 2025.
Bahlil menyebut penambahan anggaran subsidi sebagai salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mempertahankan keterjangkauan harga energi. "Menambah anggaran subsidi saya pikir itu bagian daripada langkah yang kita lakukan," tuturnya.
Alasan utamanya, kata Bahlil, adalah pandangan Presiden Prabowo bahwa melindungi daya beli kelompok menengah ke bawah lebih penting ketimbang menekan beban fiskal jangka pendek.
"Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting," ungkap dia.
Kebijakan ini melanjutkan keputusan 4 Agustus 2026, ketika Prabowo memerintahkan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak mentah dunia.
Selain menahan harga, pemerintah tengah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran BBM. Bahlil menyatakan rencana pengendalian Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data agar penerapannya tidak salah sasaran.
Dengan perkembangan harga minyak saat ini, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi sambil terus memantau dinamika pasar dan kebutuhan anggaran. Bagi konsumen, harga Pertalite dan Solar subsidi dipastikan belum berubah untuk saat ini.