KOTA BENGKULU — Jumlah juru parkir yang terdampak kebijakan parkir gratis di gerai ritel modern diperkirakan mencapai 350 orang. Rinciannya, sekitar 160 juru parkir sebelumnya bertugas di gerai Alfamart dan 180 orang di Indomaret. Data itu masih memerlukan pendataan resmi untuk memastikan berapa pekerja yang benar-benar kehilangan sumber penghasilan.
Musdamori menyoroti bahwa kebijakan parkir gratis memang memudahkan konsumen. Namun, dampaknya terhadap pekerja lapangan dinilai belum mendapat perhatian sepadan. Menurut dia, persoalan ini perlu dibahas menyeluruh, bukan sekadar dari sisi pelayanan kepada pembeli.
IWO Bengkulu meminta Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, manajemen Alfamart, dan Indomaret. Musdamori menilai dialog itu penting agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tingkat bawah.
Ia juga mengusulkan agar program BANTU RAKYAT milik pemerintah daerah dipertimbangkan sebagai bagian dari skema penanganan. Bentuk bantuannya, kata dia, harus dibahas berdasarkan data lapangan, kewenangan pemerintah, dan ketentuan yang berlaku.
"Manajemen Indomaret dan Alfamart bersama Pemerintah Kota Bengkulu perlu duduk satu meja untuk membahas persoalan ini dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak," kata Musdamori.
Verifikasi jumlah dan status juru parkir menjadi krusial. Sebab, belum diketahui pasti apakah seluruhnya benar-benar kehilangan pekerjaan, beralih ke lokasi lain, atau masih bertugas dengan skema berbeda.
Pendataan juga dibutuhkan untuk menelusuri status hubungan kerja, pihak pengelola layanan parkir, hingga peluang penempatan kerja alternatif. Musdamori berharap dialog menghasilkan langkah konkret, mulai dari pendataan korban hingga pemberdayaan ekonomi yang sesuai aturan.
Informasi yang diterima IWO Bengkulu menyebut Alfamart telah menerapkan parkir gratis selama sekitar dua tahun. Jumlah juru parkir yang sebelumnya bertugas di gerai Alfamart di Kota Bengkulu diperkirakan mencapai ratusan orang.
Dari narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Musdamori menerima keterangan bahwa pembayaran pajak parkir masih dilakukan meski parkir di gerai tertentu disebut gratis. Keterangan itu belum disertai dokumen pembayaran atau konfirmasi resmi dari pemerintah daerah maupun perusahaan.
Status pembayaran dan jenis pungutan yang dimaksud masih perlu diverifikasi. Penentuan kewajiban pajak harus merujuk pada aturan, objek pajak, pengelolaan parkir, serta data administrasi yang sah.
Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan area parkir. Termasuk mekanisme penerimaan daerah apabila terdapat kewajiban yang relevan.
Manajemen Alfamart dan Indomaret perlu dimintai keterangan soal dasar penerapan parkir gratis. Termasuk jumlah pekerja terdampak dan langkah yang telah atau akan dilakukan menghadapi perubahan tersebut.
Keterangan dari seluruh pihak akan memastikan pemberitaan tidak bertumpu pada satu sudut pandang. Data soal jumlah pekerja, status pekerjaan, dan administrasi pajak juga perlu diperkuat dokumen resmi.
Musdamori berharap persoalan ini diselesaikan lewat komunikasi terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan pihak berkepentingan. Kebijakan pelayanan kepada konsumen dan upaya menjaga mata pencaharian warga, menurut dia, perlu dibicarakan secara proporsional.