SELUMA — Rencana pembangunan helipad oleh PT ESDMu di Bukit Sanggul mencuat di tengah gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana tambang emas. DPRD Seluma dinilai tidak cukup menunggu persoalan berkembang, tetapi harus memastikan seluruh informasi soal rencana itu disampaikan terbuka kepada publik.
Informasi yang diminta dibuka mencakup tujuan pembangunan, status perizinan, lokasi, hingga keterkaitannya dengan kegiatan pengeboran uji sampel yang akan dilakukan perusahaan. Sebagai lembaga yang memegang fungsi pengawasan dan representasi masyarakat, DPRD punya ruang untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.
Pembangunan helipad bukan persoalan yang bisa dilepaskan begitu saja dari konteks kegiatan perusahaan. Publik berhak mengetahui apakah fasilitas tersebut memang sebatas menunjang pengangkutan peralatan pengeboran atau menjadi bagian dari tahapan kegiatan lain yang berkaitan dengan rencana pertambangan.
Kejelasan itu perlu dibuktikan lewat dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar asumsi ataupun pernyataan sepihak. DPRD juga diminta memastikan proses perizinan yang dipersyaratkan telah dipenuhi sebelum pembangunan dilaksanakan.
Di tengah penolakan masyarakat, transparansi menjadi semakin penting. Aspirasi warga yang menolak tambang emas tidak boleh sekadar dicatat sebagai formalitas, melainkan harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ketua Gerakan Anak Ulu Alas Muklas Adi Putra menegaskan sikap warganya. "Yang jelas apapun bentuknya kegiatan yang akan dilakukan oleh PT ESDMu di Bukit Sanggul terkait dengan penambangan emas, masyarakat menolak penuh," kata Muklas.
DPRD Seluma juga perlu memastikan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang konsisten mengenai status perizinan dan tahapan rencana pembangunan helipad. Jika masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, statusnya harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan telah berjalan tanpa kepastian hukum.
Publik kini menunggu tindakan nyata DPRD Seluma. Pemanggilan pihak perusahaan, permintaan dokumen perizinan, serta penjelasan terbuka mengenai rencana pembangunan helipad dapat menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan.
Yang dipertaruhkan bukan hanya soal boleh atau tidaknya sebuah fasilitas dibangun. Persoalan ini menyangkut keterbukaan pemerintah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan di Kabupaten Seluma.
DPRD Seluma perlu memastikan kepentingan masyarakat tidak tersisih di tengah pembahasan rencana investasi. Jangan sampai publik justru mengetahui perkembangan kegiatan setelah keputusan penting diambil, ketika ruang untuk menyampaikan aspirasi semakin terbatas.