BENGKULU — Program bantuan premi asuransi perlindungan sosial bagi nelayan di Bengkulu berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Manfaatnya mencakup santunan kematian, cacat tetap, hingga penggantian biaya perawatan medis akibat kecelakaan kerja.
Namun, hak santunan tidak akan cair maksimal jika nelayan atau ahli waris belum memahami mekanisme pengajuannya. Dinas Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan menyusun panduan klaim untuk tahun anggaran 2026.
Perlindungan keselamatan kerja nelayan terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama mencakup aktivitas penangkapan ikan di laut lepas.
Manfaatnya berupa santunan kematian akibat kecelakaan di laut, santunan cacat tetap sebagian maupun total, serta penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.
Kategori kedua berlaku untuk kecelakaan di luar aktivitas melaut. Cakupannya meliputi santunan kematian akibat kecelakaan di darat, cacat tetap di luar jam kerja, dan santunan kematian alami karena sakit sesuai skema jaminan kematian.
Verifikasi klaim kerap tertunda karena berkas pemohon tidak lengkap. Ahli waris diminta menyiapkan dokumen administrasi dasar sejak awal.
Berkas tersebut menjadi dasar pencocokan data kepesertaan sebelum klaim diproses lebih lanjut. Tanpa kartu peserta, petugas tidak bisa memverifikasi status aktif nelayan dalam program.
Melaut di laut lepas menyimpan risiko keselamatan kerja yang tinggi. Kondisi itu mendorong Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten dan kota menanggung premi agar nelayan tetap terlindungi tanpa terbebani iuran bulanan.
Skema bantuan premi menyasar pencari nafkah di sektor kelautan yang terdaftar sebagai peserta. Besaran iuran dan jumlah nelayan penerima mengikuti data Dinas Perikanan setempat.
Nelayan yang belum terdaftar sebagai peserta disarankan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau dinas perikanan di kabupaten/kota masing-masing. Pendataan ulang menjadi pintu masuk agar hak santunan bisa diklaim saat dibutuhkan.