SELUMA — Sebanyak 10 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma saat ini masih lowong. Pemerintah daerah pun telah mengambil langkah untuk mengisi kekosongan itu melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Proses seleksi ini menyasar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di sejumlah instansi strategis. Ketiadaan pejabat definitif dinilai menghambat kinerja birokrasi dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Izin Seleksi Sudah Dikirim ke BKN
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan izin pelaksanaan seleksi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat tersebut dikirim pada awal pekan ini.
“Permohonan izin pelaksanaan seleksi sudah kami kirimkan ke BKN pada awal pekan ini. Saat ini kami menunggu rekomendasi untuk tahapan berikutnya,” ujar Deddy.
Pemerintah daerah kini hanya tinggal menunggu persetujuan dari BKN sebelum resmi memulai seluruh rangkaian tahapan seleksi. Proses ini menjadi prasyarat administratif yang wajib dipenuhi sebelum lelang jabatan digelar.
Panselda Mulai Dibentuk, Unihaz Sudah Siap
Sembari menunggu izin dari BKN, Pemkab Seluma juga mulai mempersiapkan pembentukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Tim ini nantinya akan bertugas menjalankan seluruh proses seleksi secara profesional dan independen.
Deddy menjelaskan, Panselda akan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari pejabat internal pemerintah daerah, kalangan akademisi, tenaga profesional, hingga para ahli yang dinilai memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan diisi.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), baru satu perguruan tinggi yang telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam tim seleksi tersebut.
“Informasi terakhir yang kami terima dari BKPSDM, baru Universitas Hazairin (Unihaz) yang telah memberikan surat tugas untuk menjadi bagian dari Panselda,” tambah Deddy.
Mengapa 10 Kursi Kepala OPD Ini Penting Segera Diisi?
Kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Seluma bukan persoalan baru. Namun, dengan jumlah yang mencapai 10 OPD, dampaknya terhadap pelayanan publik dan eksekusi program pembangunan dinilai cukup signifikan.
Kehadiran pejabat definitif diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap dinas. Proses lelang jabatan ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di daerah.
Pemkab Seluma menargetkan seluruh tahapan seleksi dapat segera dimulai setelah rekomendasi dari BKN turun. Jadwal pasti pelaksanaan masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pansel yang akan dibentuk.
