BENGKULU — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) secara nasional baru mencapai 78 persen menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 yang dijadwalkan mulai Juli 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan, sejumlah kendala teknis dan logistik di lapangan menjadi faktor utama yang menghambat percepatan proyek strategis nasional ini.
Jalan Desa Tak Layak dan Jembatan Darurat di Brebes
Dody menjelaskan, hampir seluruh lokasi pembangunan SR yang menggunakan akses publik menghadapi persoalan serupa. "Jalan desa atau kabupaten biasanya bukan jalan yang layak dilewati alat berat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/6).
Kerusakan jalan akses akibat kendaraan berat memaksa kontraktor mengalokasikan dana khusus atau CSR untuk memperbaiki jalur distribusi material. Di Brebes, Jawa Tengah, tim pelaksana bahkan harus membangun jembatan bailey darurat. Langkah ini diambil agar pasokan logistik tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas warga sekitar.
Perbedaan Tantangan di Jawa dan Luar Jawa
Kendala pembangunan SR terbagi berdasarkan zonasi wilayah. Di Pulau Jawa, proyek kini terkendala pada fase finishing arsitektural yang membutuhkan detail tinggi dan tenaga kerja terampil. Sementara itu, tantangan di luar Pulau Jawa—seperti Sumatera, Maluku, dan Sulawesi—jauh lebih kompleks. “Masalahnya ada pada akses jalan logistik dari pelabuhan atau bandara terdekat sampai ke titik lokasi Sekolah Rakyat. Setiap tempat punya masalah sendiri,” kata Dody.
Rantai pasok dari pelabuhan menuju lokasi proyek menjadi isu utama di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini menyebabkan distribusi semen, baja, dan material lainnya kerap tertunda.
Target Juli 2026 dan Deviasi Positif Sukoharjo
Kendati progres nasional baru 78 persen, Kementerian PU tetap membidik gedung utama tingkat SD, SMP, dan SMA dapat berfungsi secara minimal pada pertengahan Juli mendatang. Secara khusus, proyek SR 2 Sukoharjo mencatat deviasi positif dengan progres fisik mencapai 82,46 persen per 14 Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu menembus angka 90 persen saat tahun ajaran baru dimulai.
Pemerintah terus mendorong percepatan di lapangan dengan memetakan ulang jalur logistik dan menambah alokasi perbaikan akses jalan. Langkah ini diambil untuk memastikan target operasional sekolah tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
