BENGKULU — Enam isu strategis menjadi pondasi pembangunan Provinsi Bengkulu pada 2027, mulai dari tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, hingga pembangunan sumber daya manusia yang inklusif. Dari enam isu tersebut, pemerintah daerah menjabarkannya menjadi tujuh prioritas pembangunan yang akan dieksekusi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa koordinasi ini bukan sekadar formalitas. Ia meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawal program prioritas pusat yang masuk ke wilayahnya, sekaligus memastikan program provinsi yang didanai APBD mendapat perhatian serupa dari pemerintah daerah.
"Program prioritas pemerintah pusat harus mendapat pengawalan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga program provinsi melalui APBD harus mendapat perhatian pemerintah kabupaten/kota, sementara usulan dari daerah juga harus didengar oleh pemerintah provinsi," kata Helmi dalam rapat tersebut.
Tujuh Prioritas Pembangunan yang Disepakati
Prioritas pembangunan 2027 tidak lagi tersebar dalam banyak program. Pemerintah daerah memilih fokus pada tujuh hal yang dinilai paling berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
- Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- Harmoni lingkungan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
- Penguatan akses masyarakat madani dalam pembangunan.
- Pengembangan ekonomi rakyat melalui hilirisasi produk daerah.
- Kemandirian pangan untuk menekan inflasi dan menjamin stok.
- Pengembangan wisata hijau berbasis potensi alam lokal.
Fokus pada hilirisasi menjadi perhatian khusus, mengingat Bengkulu memiliki komoditas unggulan yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah diharapkan dinikmati langsung oleh pelaku usaha kecil dan koperasi di daerah.
Program KBSB: Sumur Bor hingga Mikrohidro untuk Warga
Selain kerangka besar pembangunan, rapat ini juga mematangkan program pemberdayaan masyarakat yang akan berjalan di seluruh kabupaten/kota melalui Komite Bersama Sosial Bersatu (KBSB) Bengkulu. Program ini menyasar kebutuhan dasar warga secara langsung dan terukur.
Beberapa program yang akan dieksekusi meliputi pembangunan sumur bor untuk daerah rawan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta perbaikan sekolah dan madrasah. Pemerintah provinsi juga akan membangun fasilitas MCK dan jambanisasi untuk menekan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan.
Rehabilitasi rumah ibadah dan pemasangan pembangkit listrik mikrohidro juga masuk daftar program. Untuk mikrohidro, pemasangan akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki potensi sumber daya air memadai namun belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Insentif Rp6 Miliar dari Pusat untuk Semarak Merah Putih
Di sela pembahasan pembangunan jangka menengah, Helmi Hasan juga mengungkapkan capaian positif Bengkulu dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Kedua indikator ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan insentif daerah.
Provinsi Bengkulu menerima bantuan senilai Rp6 miliar untuk mendukung pelaksanaan Semarak Merah Putih. Kegiatan ini akan digelar di 12 titik yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dimulai dari Kabupaten Kaur pada Kamis (20/8/2026) dan berlangsung selama 10 hari.
Agenda Semarak Merah Putih akan diisi dengan pentas seni budaya, pameran dan kegiatan UMKM, serta hiburan dari sejumlah artis nasional. Kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menarik kunjungan wisatawan ke daerah-daerah penyelenggara.
