BENGKULU — Penandatanganan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah dan DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan pimpinan DPRD sepakat bahwa prioritas belanja harus menyentuh langsung kebutuhan warga.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengungkapkan bahwa salah satu penyesuaian utama dalam APBD Perubahan kali ini menyangkut belanja pegawai. Sejumlah pos yang sebelumnya belum terakomodasi kini mulai dianggarkan, terutama untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Belanja PPPK yang Belum Teranggarkan Mulai Dipenuhi
Edwar menjelaskan, pergeseran anggaran di sektor belanja pegawai menjadi fokus pembahasan Banggar. Pihaknya memastikan kebutuhan anggaran bagi PPPK yang sempat tertunda kini masuk dalam perhitungan APBD Perubahan.
"Pergeseran saat ini terjadi di belanja pegawai. Misalnya belanja PPPK yang belum teranggarkan, kita anggarkan," kata Edwar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak pegawai kontrak terpenuhi sekaligus menjaga kelancaran pelayanan publik di lingkungan Pemprov Bengkulu. Sejumlah tenaga PPPK selama ini menjadi tulang punggung layanan di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Infrastruktur yang Sedang Berjalan Tetap Dilanjutkan
Selain belanja pegawai, sektor infrastruktur juga tetap menjadi perhatian dalam APBD Perubahan 2026. Edwar memastikan kegiatan pembangunan yang sudah berjalan tidak akan terhenti akibat penyesuaian anggaran.
"Kita penuhi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, infrastruktur saat ini," bebernya.
Prioritas pada infrastruktur yang sedang berjalan bertujuan menghindari proyek mangkrak dan memastikan manfaat pembangunan bisa segera dirasakan warga. Beberapa paket pekerjaan jalan dan fasilitas publik di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menjadi bagian dari pos belanja yang dipertahankan.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah KUA-PPAS Disepakati?
Setelah KUA-PPAS ditandatangani, pemerintah daerah dan DPRD akan melanjutkan pembahasan rincian belanja hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Tahapan ini mencakup pembahasan anggaran per organisasi perangkat daerah dan verifikasi pos-pos yang mengalami pergeseran.
Kesepakatan pada rapat paripurna Kamis (24/9) menandai bahwa arah kebijakan fiskal daerah untuk sisa tahun anggaran 2026 sudah memiliki kerangka yang jelas. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh proses pembahasan bisa rampung sesuai jadwal agar program pembangunan dan belanja pegawai dapat segera direalisasikan.
