BENGKULU — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendorong pembangunan pabrik CPO berbasis koperasi di sejumlah provinsi sentra sawit. Selain Bengkulu, daerah yang masuk pilot project adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, serta seluruh Kalimantan.
Henry menyebut rencana pembangunan pabrik itu sudah teridentifikasi di tingkat provinsi. Target minimalnya 10 pabrik CPO per provinsi dengan skema koperasi yang melibatkan petani langsung.
Mengapa Pabrik CPO Berbasis Koperasi Dianggap Penting
Selama ini petani sawit menjual TBS sebagai bahan baku kepada pihak lain. Dengan fasilitas pengolahan yang dikelola koperasi, hasil perkebunan bisa diproses hingga menjadi CPO sehingga nilai tambahnya tetap di tangan petani.
Pengembangan pabrik pengolahan dinilai memperbesar porsi keuntungan yang diterima petani. Skema koperasi juga membuat posisi tawar petani lebih kuat dalam rantai pasok sawit.
Bengkulu dan Enam Provinsi Lain Jadi Prioritas
Bengkulu masuk dalam daftar pilot project bersama lima provinsi di Sumatera dan seluruh wilayah Kalimantan. Pemilihan wilayah ini merujuk pada sebaran sentra sawit rakyat yang sudah berjalan.
Henry menegaskan pembangunan pabrik akan melibatkan petani melalui koperasi. "Saat ini yang sudah teridentifikasi rencana kami minimal per provinsi ada 10 (pabrik CPO) yang mau kami bangun, yang menjadi pilot project-nya ini Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, serta seluruh Kalimantan," kata Henry.
Petani Siap Hilirisasi, tapi Terkendala Pembiayaan
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin menyatakan petani sawit siap masuk ke sektor hilirisasi. Kesiapan itu datang dari kalangan petani yang selama ini memasok TBS ke pabrik.
Kendala utama yang dihadapi bukan kesiapan petani, melainkan keterbatasan pembiayaan untuk membangun pabrik pengolahan. Tanpa dukungan modal, rencana pembangunan 10 pabrik CPO per provinsi sulit direalisasikan.
Usulan SPI ini menjadi salah satu masukan dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II. Arah kebijakannya menempatkan koperasi sebagai pengelola pabrik, bukan korporasi besar.
