MUKOMUKO — Kabidkum Polda Bengkulu Kombes Nuswanto SIK MH memimpin langsung jalannya monitoring dan evaluasi di Aula Polres Mukomuko. Turut hadir Kapolres Mukomuko AKBP Riky Crisma Wardana SIK, sejumlah pejabat utama (PJU), kapolsek jajaran, serta personel yang membidangi fungsi hukum.
Agenda kegiatan mencakup tiga hal sekaligus: Monev Sistem Informasi Hukum (Sikum), asistensi hukum, dan Monev Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun anggaran 2026. Ketiganya diarahkan pada satu tujuan, yakni tertib administrasi hukum di jajaran kepolisian.
Mengapa Sikum Jadi Fokus Evaluasi
Nuswanto menekankan pentingnya pemanfaatan Sikum sebagai bank data hukum bagi anggota Polri. Menurut dia, seluruh personel bisa mengakses produk-produk hukum terbaru lewat sistem tersebut tanpa harus mencari manual.
"Dengan Sikum, seluruh personel dapat dengan mudah mengakses produk-produk hukum terbaru. Selain itu, asistensi hukum diberikan untuk meminimalisir pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam penanganan perkara," jelas Nuswanto.
Asistensi hukum ditempatkan sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar pembinaan administratif. Personel di lapangan diharapkan memahami batas prosedur sebelum mengambil langkah dalam penanganan perkara.
Kapolres Soroti Pemahaman Hukum Personel Lapangan
AKBP Riky Crisma Wardana menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan asistensi Bidkum Polda Bengkulu. Menurutnya, pemahaman hukum yang komprehensif dibutuhkan personel yang bertugas langsung di lapangan.
"Sehingga setiap pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Kapolres.
Pernyataan itu menyiratkan persoalan yang kerap muncul di tingkat polsek: personel dituntut cepat bertindak, tetapi tetap harus berpijak pada aturan. Asistensi dari Bidkum dianggap menjadi penyeimbang di antara keduanya.
Legalitas Kerja Sama Polres dengan Pihak Eksternal
Selain urusan Sikum dan asistensi, tim Bidkum memeriksa PKS yang dimiliki Polres Mukomuko dengan pihak eksternal. Pemeriksaan diarahkan untuk memastikan setiap kerja sama punya legalitas dan payung hukum yang jelas.
Aspek manfaat bagi institusi juga menjadi penilaian dalam Monev PKS. Kerja sama yang tidak jelas dasar hukumnya berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk saat audit internal.
Melalui rangkaian Monev dan asistensi tersebut, jajaran Polres Mukomuko diharapkan semakin profesional, presisi, dan taat hukum dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat Kabupaten Mukomuko.