BENGKULU — Wagub Bengkulu Mian menegaskan aturan pelabelan asal tidak bisa ditawar lagi. Forum Group Discussion (FGD) Akselerasi Ekspor CPO Atas Nama Provinsi Bengkulu di Hotel Batuah Mukomuko menjadi ajang penyampaian ultimatum kepada pimpinan PKS se-Mukomuko, Rabu (4/11).
FGD digelar bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat. Hadir pula Bupati Mukomuko Choirul Huda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro, serta Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani.
Produksi Bengkulu Tercatat Milik Daerah Lain
Selama ini sebagian besar CPO asal Bengkulu dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, tanpa label asal. Akibatnya produksi Bengkulu tercatat sebagai milik daerah lain dalam administrasi perdagangan.
"Hasil komoditas sawit ini milik kita, tetapi tercatat dengan nama Teluk Bayur. Ini ironis. Ke depan tidak bisa ditawar lagi, setiap pengiriman harus berlabel Bengkulu," tegas Mian.
Bengkulu sendiri masuk delapan besar penghasil sawit nasional dengan produksi lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Mukomuko menyumbang lebih dari 700 ribu ton dari total tersebut.
Label Asal Jadi Kunci Perjuangan DBH Sawit
Menurut Mian, label asal bukan sekadar urusan administrasi. Pencatatan produksi yang benar menjadi syarat memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat.
"Jalan kita rusak akibat angkutan sawit, masyarakat butuh pembangunan. Kalau produksi tidak tercatat, bagaimana kita memperjuangkan DBH sawit? Mulai Desember hingga Januari, semua pengiriman harus sudah terdata," bebernya.
Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten akan memperkuat pengawasan dan pemantauan pengiriman CPO dari seluruh PKS. Rentang Desember hingga Januari disebut sebagai masa transisi pendataan sebelum aturan berlaku penuh.
BI Bengkulu: Branding Perkuat Daya Saing
Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menilai branding yang jelas akan meningkatkan daya saing produk sawit daerah. Pencatatan asal yang rapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Produk sawit Bengkulu harus memiliki branding yang jelas demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Wahyu.
Bagi petani dan pemerintah kabupaten, aturan ini berdampak langsung pada nilai tawar produksi daerah. Selama bertahun-tahun, CPO yang meninggalkan Bengkulu lewat Teluk Bayur tidak meninggalkan jejak administrasi yang bisa diklaim sebagai produksi Bengkulu.