KEPAHIANG — Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Eko Guntoro, SH, menghadiri langsung rapat koordinasi fasilitasi penyusunan Raperda tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Daerah. Forum tersebut membahas kerangka hukum bagi potensi daerah yang selama ini belum memiliki payung regulasi memadai.
Penyusunan Raperda menyasar tiga objek utama: produk unggulan daerah, karya kreatif masyarakat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas Kabupaten Kepahiang. Ketiganya dinilai rentan disalahgunakan pihak yang tidak berhak tanpa kepastian hukum tertulis.
Apa Saja yang Akan Dilindungi Perda Ini
Regulasi daerah tersebut dirancang memberi perlindungan hukum sekaligus membuka ruang pemanfaatan ekonomi bagi kekayaan intelektual milik warga Kepahiang. Produk unggulan dan karya kreatif masyarakat menjadi prioritas karena potensinya menopang pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain aspek perlindungan, Perda diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga, mengembangkan, dan menghargai karya asli daerah. Pemerintah daerah berharap potensi lokal tidak lagi dipakai tanpa izin atau klaim dari pihak luar.
Mengapa DPRD Sebut Raperda Ini Bukan Sekadar Aturan di Atas Kertas
Eko Guntoro menegaskan komitmen DPRD terhadap regulasi yang berdampak langsung pada daya saing daerah. Menurutnya, Perda harus mampu mendongkrak nilai ekonomi potensi asli Kepahiang, bukan berhenti sebagai dokumen formalitas.
"DPRD Kabupaten Kepahiang berkomitmen penuh. Raperda ini bukan sekadar aturan di atas kertas, tetapi kepastian hukum yang melindungi sekaligus mendongkrak daya saing potensi asli daerah kita," tegas Eko Guntoro.
Ia berharap penyusunan regulasi berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Dengan begitu, Perda nantinya berfungsi sebagai instrumen menjaga identitas daerah, melindungi hasil karya masyarakat, dan membuka peluang pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.
Jadwal: Selesai Tahun Ini, Masuk Propemperda 2027
Penyusunan Raperda ditargetkan rampung dan diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Tahapan fasilitasi saat ini menjadi bagian dari proses menuju pembahasan resmi di DPRD.
Jika masuk Propemperda, Raperda akan melewati rangkaian pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Regulasi yang memadai diharapkan membuat kekayaan intelektual dan kearifan lokal Kepahiang semakin terlindungi dan memiliki nilai tambah.
Pada akhirnya, Perda ini diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan pendorong kemajuan daerah. Perlindungan hukum atas potensi asli Kepahiang menjadi prasyarat agar warga dan pelaku usaha lokal memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka sendiri.