BENGKULU — Dinas Sosial Kota Bengkulu tengah menyisir data warga yang status kepesertaan BPJS Kesehatan mandirinya tidak aktif karena tunggakan. Mereka menjadi sasaran utama untuk dialihkan ke program PBI-JK yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afriyenita menyebutkan bahwa saat ini jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di kota itu sudah mencapai 172.063 jiwa. Angka tersebut merupakan akumulasi peserta yang iurannya disubsidi penuh oleh negara.
“Khusus untuk periode bulan Juli 2026, kami kembali mengusulkan tambahan sebanyak 15.263 jiwa agar bisa masuk program PBI-JK tersebut,” kata Afriyenita di Bengkulu, Kamis.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, Dinas Sosial Kota Bengkulu memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Proses validasi dan integrasi data dilakukan secara berkala agar data kepesertaan tetap mutakhir.
“Keselarasan data ini penting agar bantuan jaminan dari negara ini tidak salah sasaran,” ucap Afriyenita.
Salah satu fokus utama dalam penyisiran data kali ini adalah menjaring warga yang status kepesertaan BPJS Kesehatan mandirinya sudah tidak aktif. Mereka umumnya menunggak iuran karena terkendala ekonomi.
“Data mereka kita verifikasi ulang untuk kemudian dialihkan secara prosedural ke program PBI-JK, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambah Afriyenita.
Melalui proses verifikasi administrasi dan mekanisme regulasi yang ada, warga yang memenuhi kriteria tidak mampu tersebut nantinya akan dialihkan posisinya menjadi peserta tanggungan negara.
Pemkot Bengkulu berharap perluasan program jaminan kesehatan ini bisa memenuhi hak dasar warga kelas bawah secara merata. Dengan begitu, tidak ada lagi sekat finansial yang menghalangi warga kurang mampu mendapatkan pelayanan medis yang layak.