LEBONG — Kekhawatiran masyarakat Kabupaten Lebong soal nasib perbaikan jalan provinsi yang rusak parah kembali mengemuka. Pasalnya, hingga saat ini proses lelang untuk proyek rekonstruksi ruas jalan Air Dingin-Muara Aman yang menghubungkan sejumlah kecamatan belum juga dimulai, padahal tahun anggaran 2026 hanya menyisakan beberapa bulan lagi.
Indra Gunawan mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Bengkulu untuk menanyakan kepastian pelaksanaan proyek senilai Rp 25 miliar tersebut. Namun, jawaban yang diterima masih belum memberikan titik terang.
“Masih dalam proses persiapan pengadaan. Artinya, lelang belum dimulai,” ujar Indra, Rabu (12/08/2026).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Indra menyebut, sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lebong saat ini kondisinya sudah cukup parah. Kerusakan paling terlihat terjadi di sekitar Rimbo Pengadang, Talang Ratu, hingga Kelurahan Tes, terutama di dekat Jembatan Air Pauh.
Kerusakan yang dibiarkan terlalu lama tentu berisiko mengganggu aktivitas warga, baik untuk mobilitas harian maupun distribusi hasil bumi. Semakin lama proyek tertunda, semakin parah pula tingkat kerusakan yang harus ditangani nantinya.
Meski proses lelang belum berjalan, Indra memastikan kegiatan tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUTR Provinsi Bengkulu tahun 2026. Nama resminya adalah Rekonstruksi Ruas Jalan dan Penanganan Longsor Ruas Jalan Air Dingin-Muara Aman.
“Kalau di DPA Provinsi itu pasti ada. Tapi kapan dimulai, saya juga belum tahu pasti,” tuturnya.
Ia berharap dinas terkait di tingkat provinsi segera mempercepat proses administrasi yang tersisa. Menurutnya, penundaan yang berlarut-larut hanya akan merugikan masyarakat yang selama ini harus bersabar melintasi jalan rusak.
“Semoga saja segera dimulai dalam waktu dekat ini. Mengingat tahun anggaran 2026 hanya menyisakan beberapa bulan lagi,” imbuhnya.
Jika sampai kembali batal atau ditunda, bukan hanya akses transportasi yang terganggu. Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga ikut terhambat, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan jalur ini untuk mengangkut komoditas. Warga berharap ada kepastian yang jelas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum akhir tahun anggaran tiba.