Sikka – Survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan segera dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II. Langkah ini menjadi prioritas utama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau infrastruktur terdampak gempa di wilayah tersebut, Senin (24/8/2026).
Kedatangan Menteri Dody yang didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago itu menyasar sejumlah titik krusial, mulai dari ruas jalan, tanggul pengaman pantai, lokasi longsoran, hingga bangunan publik yang rusak akibat gempa. Dari seluruh temuan di lapangan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih menjadi perhatian pertama yang harus dituntaskan.
Apabila hasil survei geolistrik menemukan sumber air yang layak, pemerintah akan mengekstraksinya melalui sumur bor. Air yang didapat selanjutnya diolah dengan proses filtrasi sebelum didistribusikan untuk kebutuhan warga. Namun, jika potensi air tanah tidak mencukupi, teknologi desalinasi menjadi opsi cadangan dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Selain persoalan air, ancaman abrasi pantai ikut menjadi sorotan. Gelombang dan pasang surut dinilai bisa merusak fasilitas pemerintahan serta permukiman warga jika tidak segera diantisipasi. Karena itu, Kementerian PU berencana menyiapkan konstruksi tanggul penahan pantai yang desainnya akan digarap secepatnya.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Proses rehabilitasi pascagempa tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik. Pemerintah mengarahkan pembangunan kembali dengan standar konstruksi tahan gempa agar infrastruktur lebih resilien terhadap bencana di masa depan. Dalam pelaksanaannya, warga setempat akan dilibatkan secara aktif melalui skema padat karya bersama aparat TNI dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa program pemulihan ini dirancang untuk memberikan dampak ganda, yakni memperbaiki kerusakan sekaligus meningkatkan ketangguhan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat Pulau Palue dalam jangka panjang.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Seluruh rangkaian upaya ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberi manfaat nyata bagi publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.