Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu menggelar forum konsultasi publik (FKP) untuk menjaring masukan para pemangku kepentingan terkait kualitas layanan keuangan negara. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, menekankan bahwa satuan kerja (satker) dan KPPN adalah mitra yang harus bersama-sama memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel.
KOTA BENGKULU — Forum konsultasi publik yang digelar KPPN Bengkulu kali ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu menjadikan forum tersebut sebagai ruang evaluasi bersama antara pemberi layanan dan pengguna layanan, khususnya para bendahara dan pengelola anggaran di lingkungan satuan kerja pemerintah.
Mohamad Irfan Surya Wardhana mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dicapai sendiri oleh KPPN. Dibutuhkan sinergi erat dengan seluruh satker untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai koridor regulasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu menyoroti sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian serius para pengelola keuangan. Instansinya mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal.
"KPPN dan satuan kerja bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan mitra yang bersama-sama menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan satuan kerja merupakan keberhasilan kita bersama, dan setiap tantangan harus kita selesaikan secara bersama-sama," ujar Irfan di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia meminta setiap satker untuk menjaga akurasi data keuangan dan aset, melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu, serta memperkuat pengendalian intern. Konsistensi dalam langkah tersebut dinilai krusial untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan yang profesional, modern, dan terpercaya.
Di sisi lain, Kepala KPPN Bengkulu Mohammad Arief Barata memaparkan bahwa pihaknya telah menyediakan berbagai layanan strategis. Mulai dari pencairan dana APBN, penyaluran dana transfer ke daerah, hingga pembinaan UMKM dan pendampingan Financial Advisor.
"Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian kinerja, tetapi juga dari kemampuan kami mendengarkan kebutuhan dan harapan para pengguna layanan. Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan," kata Arief.
Arief menegaskan seluruh layanan tersebut diberikan secara profesional, transparan, dan tepat waktu. Ia memastikan tidak ada pungutan biaya dalam setiap proses pelayanan yang berlangsung di KPPN Bengkulu.
"KPPN Bengkulu memastikan bahwa seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun," tegasnya.
Forum konsultasi publik ini diharapkan mampu menjaring berbagai kendala dan usulan perbaikan yang dihadapi satker di lapangan. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi KPPN Bengkulu untuk menyempurnakan tata kelola pelayanan keuangan daerah.
Melalui dialog terbuka ini, KPPN Bengkulu berharap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan satker semakin meningkat. Rekonsiliasi data yang tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan fiskal di wilayah Bengkulu.