BENGKULU — Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengaku baru mengetahui penyalahgunaan identitasnya setelah video iklan tersebut tersebar luas. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah peraih Nobel dan Turing Award dari delegasi Science for Development Summit 2026 itu, Megawati menceritakan pengalamannya sebagai ilustrasi dampak negatif perkembangan teknologi jika tidak diatur.
Megawati menuturkan, dirinya tidak pernah memberikan izin atas penggunaan foto dan video dirinya untuk kepentingan komersial. Ia mendapati wajahnya, anaknya, serta satu anggota keluarga lainnya tampil dalam sebuah iklan penjualan kue yang sepenuhnya dihasilkan oleh teknologi AI.
"Saya juga para hadirin, itu sudah mengalami ini sebuah anekdot juga. Jadi ada iklan itu yang menjual kue yang dijadikan orangnya itu saya, lalu anak saya, dan ada satu juga dari kami yang dibuat," kata Megawati di hadapan delegasi internasional.
Peristiwa ini menjadi pengalaman pribadi yang menurutnya menunjukkan betapa masifnya penyalahgunaan teknologi tanpa regulasi yang memadai. Ia mengaku spontan merasa heran saat pertama kali menyaksikan rekaman video iklan tersebut beredar di publik.
Kasus yang dialami Megawati menambah daftar panjang praktik deepfake di Indonesia yang kerap menyerang tokoh publik. Berbeda dengan manipulasi foto konvensional, teknologi AI generatif memungkinkan pembuatan video dengan kemiripan wajah dan suara yang sulit dibedakan dari aslinya.
Kerentanan ini tidak hanya menimpa figur politik, tetapi juga artis dan pejabat negara. Implikasinya serius, mulai dari pencemaran nama baik hingga potensi penipuan yang mengatasnamakan korban. Megawati menyampaikan pengalaman ini di forum yang membahas masa depan sains dan teknologi, menegaskan bahwa kemajuan riset harus berjalan paralel dengan perlindungan hukum bagi warga negara.
Pengakuan Megawati ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi yang mengatur pemanfaatan AI. Tanpa payung hukum yang jelas, korban penyalahgunaan teknologi seperti deepfake sulit menuntut pertanggungjawaban pihak pembuat konten.
Forum pertemuan dengan delegasi Science for Development Summit 2026 sendiri membahas isu strategis iptek dan nasionalisme. Kehadiran para ilmuwan kelas dunia di Megawati Institute menjadi momentum untuk mendorong tata kelola inovasi yang beretika, termasuk di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga atau tim kuasa hukum Megawati mengenai langkah hukum atas kasus pencatutan wajah tersebut. Namun, pernyataan di forum terbuka ini mengindikasikan kekhawatiran serius terhadap maraknya konten manipulatif di ruang digital.