BENGKULU — Pemerintah Kota Bengkulu menggelar audiensi bersama para juru parkir yang tergabung dalam Gerakan Peduli Perparkiran Bengkulu (GPPB) guna membahas penataan ulang Zona 6 kawasan Pasar Panorama. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola parkir yang selama ini dinilai kurang efisien.
Dialog dua arah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmat Widodo, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah. Hadir pula jajaran asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendengarkan langsung aspirasi para juru parkir mengenai kendala di lapangan.
Pemerintah Kota Bengkulu menyoroti panjangnya rantai pengelolaan parkir yang selama ini terjadi di Zona 6 Pasar Panorama. Sistem yang berlapis tersebut disinyalir menjadi penyebab tidak optimalnya setoran retribusi ke kas daerah sekaligus memberikan tekanan ekonomi bagi para juru parkir di tingkat bawah.
Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah menjelaskan bahwa pemerintah ingin menyederhanakan sistem agar lebih transparan. Dengan memutus rantai perantara, diharapkan juru parkir dapat bekerja dengan kepastian regulasi yang lebih jelas tanpa harus terbebani oleh setoran di luar ketentuan resmi.
"Salah satu fokus kita adalah memutus rantai pengelolaan yang terlalu panjang. Kita ingin tidak ada lagi pihak perantara berlapis, sehingga juru parkir di lapangan bisa bekerja lebih nyaman tanpa tekanan," jelas Medy Pebriansyah dalam forum tersebut.
Sektor parkir merupakan instrumen krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Penataan di Zona 6 Pasar Panorama diproyeksikan menjadi pilot project perbaikan sistem yang nantinya akan berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kota.
Pemerintah menekankan bahwa setiap rupiah yang masuk melalui retribusi parkir akan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Hal ini mencakup perbaikan jalan, normalisasi drainase, hingga peningkatan fasilitas di berbagai kawasan wisata yang sedang dikembangkan Pemkot Bengkulu.
"Jika PAD meningkat, dampaknya akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, drainase, hingga penataan kawasan wisata yang saat ini mulai menunjukkan progres," tambah Medy.
Dalam audiensi tersebut, para juru parkir menyampaikan kekhawatiran terkait kebijakan baru yang berpotensi mengubah skema kerja mereka. Merespons hal itu, Pemkot Bengkulu memastikan bahwa juru parkir dipandang sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek kebijakan yang bisa diganti tanpa pertimbangan matang.
Seluruh masukan, baik lisan maupun tertulis, telah diterima oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk dikaji secara teknis. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi jika dalam pelaksanaannya nanti terdapat poin-poin kebijakan yang dirasa memberatkan para pekerja di lapangan.
"Kami memandang juru parkir sebagai mitra, bukan sekadar objek kebijakan. Dialog seperti ini penting untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak," tegas Medy di hadapan perwakilan GPPB.
Langkah penataan ini diharapkan menciptakan ekosistem parkir yang lebih tertib di kawasan Pasar Panorama yang selama ini dikenal padat. Dengan sistem yang lebih ramping dan transparan, Pemkot Bengkulu optimistis target PAD dari sektor parkir tahun ini dapat tercapai secara maksimal guna mendukung keberlanjutan pembangunan kota.