BENGKULU — Status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor resmi disahkan melalui penandatanganan oleh Kepala Badan Pelaksana (BP) BUMN, Dony Oskaria. Proses berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan. Negara memegang 1 persen saham dengan kuasa khusus yang secara legal mengikat DSI sebagai entitas milik negara.
"Hari ini sudah menjadi BUMN ya, itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan," ujar Dony di lokasi, mengonfirmasi rampungnya proses administrasi tersebut.
Mekanisme Ekspor Masih Dibahas, Dirut WNA Tunggu Kepastian
Meski status kelembagaan sudah final, Dony mengungkapkan detail mekanisme ekspor DSI masih dalam pembahasan intensif. Ia belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait isu penunjukan warga negara asing (WNA) sebagai Direktur Utama PT DSI, yang sempat menjadi perbincangan publik.
"Oh yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian ya nanti detailnya akan disampaikan ke kawan-kawan sekalian," imbuhnya, menjanjikan informasi lebih lanjut di kemudian hari.
Landasan Regulasi: PP Tata Kelola Ekspor SDA Diteken Presiden
Pembentukan DSI tidak lepas dari regulasi yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5/2026) pekan lalu. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Presiden mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
"Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo di hadapan anggota DPR.
Regulasi ini menjadi landasan fundamental bagi DSI menjalankan peran strategisnya. Pemerintah menilai tata kelola ekspor SDA Indonesia selama ini fragmentaris dan belum memberikan nilai tambah optimal bagi negara. Dengan hadirnya BUMN khusus ekspor, koordinasi antar sektor diharapkan lebih rapi dan daya saing produk lokal di pasar global meningkat.
Keberadaan DSI diyakini membawa dampak langsung bagi perekonomian nasional, terutama dalam memastikan komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit diekspor dengan skema yang menguntungkan negara. Publik masih menunggu detail teknis operasional dan struktur kepemimpinan perusahaan yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.
