BENGKULU SELATAN — Rapat pembahasan program CSR tahun 2026 digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah pada Rabu, 13 Mei 2026. Pertemuan itu dihadiri jajaran asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan perusahaan pelat merah yang berkantor di wilayah Bengkulu Selatan.
Dalam forum tersebut, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh BUMN dan BUMD selama ini. Ia mendorong agar sinergi terus diperkuat, terutama dalam hal pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan warga.
“Kami berharap bapak ibu dapat membantu program-program di Bengkulu Selatan, terutama dalam menjalankan pembangunan fisik agar bersama-sama kita bisa membangun Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi lebih maju,” ujar Bupati.
Bupati menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BUMN dan BUMD menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan. Ia menginginkan agar setiap program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Sinergi ini penting agar pembangunan yang dihasilkan nyata dan bermanfaat langsung untuk masyarakat,” kata Rifai Tajudin.
Selain membahas rencana 2026, rapat tersebut juga mengevaluasi realisasi anggaran CSR tahun berjalan. Asisten Pemerintahan dan Kesra turut mendampingi bupati dalam sesi evaluasi yang membahas serapan dana dan efektivitas program yang sudah berjalan.
Belum dirinci secara detail berapa total anggaran CSR yang telah terserap tahun ini. Namun, forum itu diharapkan bisa menjadi ajang koreksi agar program tahun depan lebih tepat sasaran.
Pemkab Bengkulu Selatan memandang BUMN dan BUMD sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi pembangunan. Dengan adanya rapat koordinasi seperti ini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dana CSR berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Langkah selanjutnya, setiap OPD akan menyusun daftar usulan program yang bisa didanai melalui skema TJSLP. Usulan itu akan disinkronkan dengan kemampuan masing-masing BUMN dan BUMD sebelum ditetapkan sebagai program kerja tahun 2026.