KEPAHIANG — Pemerintah Desa Nanti Agung menggelar musyawarah desa untuk menentukan titik nol dan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026, Kamis (7/5/2026) di balai desa setempat. Acara ini menjadi forum bagi masyarakat untuk menyepakati prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Kepala Desa Nanti Agung, Darmawan, secara terbuka menyampaikan bahwa jumlah kegiatan pembangunan tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah daerah yang berdampak langsung pada pagu ADD dan DD desa.
“Adapun pembangunan desa Nanti Agung, yakni perehapan jalan usaha tani dusun 2 dan rehap jalan lingkungan 2 di dusun 2,” ujar Darmawan dalam sambutannya di hadapan peserta musyawarah.
Dari hasil musyawarah, dua proyek yang disepakati masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026 adalah rehabilitasi jalan usaha tani di Dusun 2 dan rehabilitasi jalan lingkungan di Dusun 2. Kedua titik proyek ini dinilai paling mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Jalan usaha tani menjadi prioritas utama karena akses menuju lahan pertanian warga selama ini dalam kondisi rusak. Sementara itu, jalan lingkungan di dusun yang sama juga membutuhkan perbaikan agar akses antar permukiman lebih lancar, terutama saat musim hujan.
Kegiatan musyawarah pra pelaksanaan ini dihadiri oleh Camat Tebat Karai, Kepala Desa, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepahiang, pendamping desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa tetap mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi, meski anggaran yang tersedia terbatas.
Di akhir sambutannya, Darmawan berharap pembangunan yang berjalan pada tahun ini bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Nanti Agung. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif memberikan masukan dalam setiap tahapan pembangunan desa ke depannya.
“Semoga pembangunan pada tahun ini bisa bermanfaat untuk masyarakat desa, semoga untuk ditahun kedepannya masyarakat harus ikut saling tukar pikiran pembangunan desa untuk kemajuan kita bersama,” pungkasnya.
Musyawarah ini menjadi salah satu tahapan awal sebelum pelaksanaan fisik proyek. Setelah titik nol ditentukan, pemerintah desa akan melanjutkan ke proses lelang dan pelaksanaan konstruksi yang ditargetkan rampung sesuai tahun anggaran 2026.