BENGKULU — Pembentukan BGN melalui Perpres 83/2024 sejatinya menjawab persoalan fragmentasi penanganan gizi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga swasta. Dalam regulasi tersebut, BGN dirancang sebagai lokomotif yang memimpin orkestrasi pemenuhan gizi nasional secara sistematis dan tepat sasaran.
Namun, dalam praktiknya, Sidik Pramono, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) sekaligus Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), menilai fungsi strategis itu tergerus. “Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan,” ujarnya dalam analisis yang diterima redaksi.
Berdasarkan Perpres 83/2024 dan Peraturan BGN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Renstra 2025-2029, BGN memiliki tiga mandat utama: memperkuat koordinasi antarlembaga, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan mengatasi tantangan gizi. Struktur organisasi BGN pun mendukung peran tersebut dengan adanya Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan.
“Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional,” tegas Sidik. Sayangnya, dominasi program MBG telah menutup fungsi orkestrasi tersebut. Publik lebih akrab dengan isu operasional seperti pembukaan dapur, distribusi makanan, target penerima manfaat, hingga pengadaan bahan baku pangan.
Sidik menyoroti sejumlah persoalan yang mengiringi operasional MBG dan mengalihkan perhatian dari fungsi utama BGN. Dugaan jual-beli titik dapur, lancung pengadaan sepeda motor, distribusi yang tidak merata di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), hingga kasus keracunan makanan yang sempat teredam pemberitaannya, menjadi