BENGKULU — India sedang bersiap menyambut babak baru adopsi pembayaran digital. Dalam wawancara dengan TechCrunch di Mumbai Tech Week (MTW) 2026, CEO National Payments Corporation of India (NPCI) Dilip Asbe mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan (AI) akan menjadi mesin utama pertumbuhan sistem Unified Payment Interface (UPI) ke depan. Saat ini, UPI sudah memproses lebih dari 750 juta transaksi setiap harinya.
Asbe menekankan bahwa AI tidak hanya akan digunakan untuk menarik pengguna baru, tetapi juga untuk melindungi pengguna yang sudah ada. “AI akan digunakan sangat efektif di gelombang UPI berikutnya. Ini mencakup semua aspek, termasuk menjangkau pengguna baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, AI wajib digunakan untuk mendeteksi penipuan, menemukan akun mule (penampung transaksi ilegal), dan menyalurkan kredit kepada pengguna serta merchant yang memiliki rekam jejak digital. “Kami juga harus menggunakan AI untuk solusi suara dan multibahasa agar proses pendaftaran lebih sederhana,” kata Asbe.
NPCI sebenarnya sudah meluncurkan sistem interaktif berbasis asisten suara pada 2023. Namun, adopsinya masih belum lepas landas. Menurut Asbe, teknologi suara masih dalam tahap awal dan model-model yang ada perlu ditingkatkan akurasinya. “Dengan kasus penggunaan yang tepat, suara bisa menjadi komponen kritis di ekosistem pembayaran,” jelasnya.
Di Amerika Serikat, perusahaan seperti Coinbase dan Robinhood sudah memungkinkan agen AI bertransaksi atas nama pengguna. OpenAI juga mengizinkan data akun pribadi dimasukkan ke ChatGPT untuk saran keuangan. NPCI sendiri sudah mendemonstrasikan konsep agentic commerce bersama Razorpay tahun lalu, meski belum dirilis secara luas.
Asbe menegaskan India bisa mengadopsi AI di sektor keuangan asalkan ada regulasi yang kuat. “Harus ada perlindungan yang cukup bagi pengguna dan mitigasi risiko. Jika terjadi kesalahan, sistem harus bisa menelusuri instruksi dan izin yang diberikan pengguna kepada agen AI,” tegasnya.
Menurut Asbe, ekosistem keuangan India memiliki peluang besar untuk membangun small language models (SLM). “Kami memiliki kumpulan data yang sangat kaya. Ada peluang besar bagi perusahaan India—bank, fintech, dan ekosistemnya—untuk menciptakan model bahasa kecil yang tajam, spesifik, dan sedeterministik mungkin,” ujarnya.
Tahun lalu, NPCI meluncurkan model bernama FIMI yang dirancang khusus untuk menyelesaikan sengketa pengguna. Asbe mengklaim model itu sudah melayani lebih dari satu juta pengguna untuk membatalkan mandat dan menyelesaikan masalah, serta berkembang dengan cepat.
Meski NPCI mendorong persaingan sehat, data menunjukkan PhonePe dan Google Pay menguasai lebih dari 80% pangsa pasar UPI. Regulator sudah menetapkan batas maksimal pangsa pasar aplikasi sebesar 30% yang akan berlaku pada 31 Desember 2026, kecuali ditunda lagi.
Asbe menilai biaya perpindahan (switching cost) antar aplikasi UPI sangat rendah dan fitur intinya hampir sama. PhonePe dan Google, katanya, menghabiskan miliaran dolar untuk mencapai posisi mereka saat ini. “Saya percaya ada beberapa alasan mengapa risiko konsentrasi ini terjadi. Salah satu alasan penting adalah ketersediaan model bisnis yang layak. Begitu model komersial tersedia, pemain baru akan mulai berinvestasi besar-besaran,” ucap Asbe.
Sementara itu, aplikasi BHIM milik NPCI sendiri yang sempat dipisahkan pada 2024 untuk lebih kompetitif, masih bertahan di pangsa pasar sekitar 1%. Asbe menegaskan tidak ada target pangsa pasar tertentu untuk BHIM. “Kami hanya ingin menjadikannya alternatif yang berdaulat dan aman dibanding aplikasi lain,” pungkasnya.