BENGKULU — Mendagri yang juga menjabat Kepala BNPP RI menyebut lembaga yang dibentuk sejak 2010 itu mengemban dua mandat utama. Pertama, penyelesaian sengketa batas negara dengan negara tetangga. Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujar Tito dalam pernyataan resmi.
Pernyataan itu mengonfirmasi bahwa diplomasi perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Hingga kini, pemerintah terus melakukan perundingan untuk menyelesaikan segmen-segmen batas darat dan laut yang masih disengketakan.
Mandat kedua yang ditekankan Tito adalah pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, masyarakat di daerah perbatasan harus merasakan keadilan pembangunan agar nasionalisme mereka kuat.
“Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegas mantan Kapolri itu.
Tito memandang kawasan perbatasan yang maju secara ekonomi dan infrastruktur akan menjadi benteng pertahanan alami negara. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan kerawanan di wilayah tapal batas yang kerap menjadi celah masuk barang ilegal atau pengaruh asing.
Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara. Meski detail temuan panja tidak dirinci dalam pernyataan resmi, forum itu menjadi ajang evaluasi kebijakan BNPP RI selama ini.
BNPP RI sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan perbatasan. Lembaga ini melibatkan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pos lintas batas, jalan perbatasan, hingga pusat ekonomi terpadu. Namun, realisasi di lapangan kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi.
Dengan dorongan penguatan BNPP RI kali ini, Tito berharap percepatan pembangunan dan pengamanan di wilayah perbatasan bisa lebih terintegrasi. Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi strategis perbatasan sebagai wajah depan kedaulatan Indonesia.