BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan percepatan pembangunan listrik desa di 30 lokasi pada 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyebut komitmen ini untuk mewujudkan akses energi yang merata hingga ke pelosok.
"Listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kualitas hidup masyarakat di pedesaan," kata Herwan di Bengkulu, Selasa.
Manager PLN UP2K Bengkulu Yanuar merinci program ini berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 25 lokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, dan Mukomuko. PLN akan membangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 21,51 kilometer sirkuit (KMS), jaringan tegangan rendah (JTR) 31,44 KMS, serta 11 unit gardu distribusi berkapasitas total 550 kVA.
Tahap pertama ini ditargetkan melayani 316 calon pelanggan. Selanjutnya, tahap kedua mencakup lima lokasi di Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Seluma. PLN membangun JTM 5,52 KMS, JTR 10,63 KMS, serta tiga unit gardu distribusi berkapasitas 150 kVA untuk 105 calon pelanggan.
Secara keseluruhan, total pembangunan jaringan listrik pedesaan 2026 di Bengkulu meliputi JTM 27,03 kilometer, JTR 42,07 kilometer, serta 14 unit gardu distribusi dengan kapasitas total 700 kVA.
Yanuar menambahkan, rasio desa berlistrik di Provinsi Bengkulu telah mencapai 100 persen. Namun, rasio elektrifikasi per Desember 2025 baru tercatat 99,52 persen. Artinya, masih ada rumah tangga yang belum tersambung listrik PLN secara optimal.
"Penguatan jaringan masih diperlukan agar seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal," ujar Yanuar.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Rico Yulyana mengungkapkan, hambatan teknis masih ditemukan di lapangan. Mulai dari akses jalan menuju lokasi yang belum memadai, tanaman milik masyarakat yang menghalangi jalur jaringan, hingga proses perizinan karena sebagian trase melintasi kawasan hutan konservasi.
Kendala tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Sejumlah wilayah di daerah itu masih mengandalkan sumber energi alternatif karena layanan listrik belum optimal.
Herwan Antoni menegaskan, percepatan ini memerlukan sinergi antara Kementerian ESDM, Pemprov Bengkulu, dan PT PLN untuk mengatasi hambatan administrasi, pembebasan lahan, hingga kendala teknis di lapangan.