KOTA BENGKULU — Realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik di Bengkulu masih di bawah target. Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat, hingga awal Juli 2026, dana yang tersalur baru Rp519,70 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di 10 kabupaten/kota untuk bergerak lebih cepat. Sebab, anggaran ini digunakan untuk aktivitas pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Irfan merinci, DAK nonfisik dialokasikan untuk sektor strategis. Mulai dari pengembangan perpustakaan, produksi cetak sawah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, hingga pembayaran honor di wilayah Bengkulu selama 2026.
"Penggunaan anggaran DAK nonfisik oleh OPD di Provinsi Bengkulu yaitu aktivitas pelayanan di museum, ketahanan pangan dan lainnya," kata Irfan di Kota Bengkulu, Senin.
Dari data yang dirilis DJPb, realisasi tertinggi secara nominal dicatat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Daerah tersebut telah menyerap Rp109,73 miliar dari pagu Rp205,84 miliar.
Disusul Kabupaten Bengkulu Utara dengan realisasi Rp60,42 miliar dari alokasi Rp107,06 miliar, dan Kota Bengkulu yang menyerap Rp51,64 miliar dari pagu Rp95,59 miliar.
Sementara itu, serapan terendah terjadi di Kabupaten Lebong. Dari pagu Rp47,29 miliar, baru terealisasi Rp23,20 miliar. Berikutnya, Kabupaten Kepahiang dengan realisasi Rp31,87 miliar dari alokasi Rp60,64 miliar, dan Kabupaten Mukomuko yang menyerap Rp32,10 miliar dari pagu Rp76,05 miliar.
Irfan menekankan, percepatan penyaluran penting dilakukan agar program-program yang sudah direncanakan tidak mandek di tengah jalan. Apalagi, sebagian anggaran menyentuh sektor pendidikan dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.
Berikut rincian realisasi DAK nonfisik di seluruh wilayah Bengkulu: