BENGKULU — Memasuki bulan kedua pelaksanaan program pemutihan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Bengkulu masih rendah. Dari total tunggakan yang mencapai hampir satu juta kendaraan, baru 43.710 unit yang melunasi kewajibannya.
Riki Hiriantoni menyebut capaian 4,7 persen menjadi alarm bagi pemerintah daerah. "Memasuki bulan kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak baru mencapai sekitar 4,7 persen. Kami mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak," ujarnya, Selasa (7/7).
Program ini sejatinya memberikan sejumlah kemudahan. Selain penghapusan denda dan keringanan pokok pajak, pemerintah juga memberikan diskon 50 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan berplat nomor luar provinsi yang hendak dimutasi ke Bengkulu.
Untuk mengakomodasi masyarakat yang sibuk di hari kerja, Bapenda bersama Samsat memperluas jam operasional. Layanan kini dibuka setiap Senin hingga Sabtu. Khusus hari Minggu, wajib pajak bisa memanfaatkan layanan Samsat Drive Thru yang berlokasi di kawasan Balai Buntar.
"Semua program dimudahkan mulai dari layanan Samsat yang buka dari Senin sampai Sabtu," jelas Riki.
Riki menegaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Dana yang terkumpul akan dikembalikan ke publik melalui perbaikan jalan, peningkatan sarana pendidikan, hingga layanan kesehatan.
"Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri," pungkasnya.
Program pemutihan masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Bapenda berharap kesadaran warga Bengkulu untuk membayar pajak terus meningkat di sisa waktu yang ada.