BENGKULU — Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta pemberian diskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mutasi masuk dari luar provinsi.
Rapat yang dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu Hadianto, serta jajaran terkait itu membahas capaian program hingga pertengahan Juli 2026. Wagub Mian mengakui realisasi program masih perlu digenjot.
“Realisasi program ini masih perlu kita optimalkan. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penelusuran dan kolaborasi yang kuat dari seluruh kepala daerah agar target pendapatan daerah dapat tercapai,” ujar Mian dalam arahannya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk berhenti berinovasi. Ia meminta semua pihak mengubah pola pikir agar tidak hanya bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD).
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita harus mulai mengubah pola pikir. Jangan hanya bergantung pada TKD, tetapi harus mampu menggali potensi daerah agar PAD terus meningkat,” tegas Wagub Mian.
Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, melaporkan adanya tren positif sejak program pemutihan diluncurkan. Sebelum program berjalan, penerimaan daerah dari sektor ini tercatat sekitar Rp13 miliar.
“Setelah program dilaksanakan, realisasinya meningkat menjadi sekitar Rp16 miliar. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan,” jelas Hadianto.
Meski demikian, angka itu dinilai masih di bawah potensi yang bisa digali. Wagub Mian mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif melakukan penelusuran data wajib pajak dan memperkuat sosialisasi ke masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Mochammad Hasan, serta perwakilan PT Jasa Raharja. Keduanya menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Bengkulu.
Kolaborasi dengan kepolisian dinilai penting untuk memverifikasi data kendaraan dan menekan angka tunggakan pajak. Sementara Jasa Raharja berperan dalam pengelolaan data terkait santunan dan administrasi kendaraan.
Program pemutihan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat PAD di tengah keterbatasan anggaran transfer pusat. Wagub Mian menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bengkulu melalui optimalisasi pendapatan daerah.